DPRD Garut, Kebakaran TPA, dan Akhir dari Open Dumping

POLITIK1052 Dilihat
banner 468x60

hariangarutnews.com – Kebakaran TPA Pasirbajing memaksa publik menengok ulang persoalan sampah di Garut. Asap pekat yang mengepul dari area pembuangan bukan sekadar gangguan pandangan. Itu peringatan keras tentang rapuhnya sistem pengelolaan sampah daerah. Di titik ini, peran DPRD Garut menjadi sorotan. Bukan hanya sebagai lembaga pengawas, melainkan mitra kritis pemerintah daerah untuk mengakhiri praktik open dumping yang sudah lama dikritik banyak kalangan.

Desakan perubahan muncul lantang lewat suara anggota DPRD Garut, Yudha Puja Turnawan. Ia menuntut perombakan menyeluruh pada pola kelola sampah di TPA Pasirbajing. Bukan tambal sulam kebijakan, melainkan pembenahan total berbasis prinsip berkelanjutan. Kebakaran di TPA seharusnya tidak dianggap insiden rutin yang berlalu begitu saja. Peristiwa itu menyimpan pesan jelas: sistem lama sudah tidak layak dipertahankan, terlebih bagi wilayah dengan populasi padat seperti Garut.

banner 336x280

DPRD Garut dan Tuntutan Akhir Open Dumping

Ketika DPRD Garut lantang menyoroti kebakaran TPA Pasirbajing, sesungguhnya mereka sedang menyuarakan kegelisahan publik. Open dumping memicu penumpukan gas metana, rentan terbakar, serta menghasilkan asap berbahaya bagi warga sekitar. Setiap ledakan kecil atau bara api menyala berpotensi berubah jadi bencana lingkungan. Dalam konteks itu, desakan penghentian sistem terbuka menjadi tuntutan logis sekaligus mendesak.

Secara regulasi, praktik open dumping sudah lama tidak sejalan dengan arah kebijakan nasional. Banyak daerah mulai beralih menuju sanitary landfill atau model lebih modern. Namun, transisi kerap tersendat karena keterbatasan anggaran, lahan, dan kapasitas teknis. Di sini, DPRD Garut punya ruang gerak strategis. Mereka dapat mendorong realokasi anggaran, mengawal perencanaan teknis, serta memastikan pemerintah daerah tidak lagi menunda perubahan.

Dari sudut pandang pribadi, kebakaran TPA seperti alarm yang terus diabaikan. Setiap kali api padam, pembahasan mereda, lalu pola lama berulang. Siklus ini hanya bisa diputus jika DPRD Garut konsisten memaksa lahirnya peta jalan pengelolaan sampah baru. Bukan hanya berupa janji program, melainkan langkah rinci dengan tenggat jelas. Tanpa tekanan politik berkesinambungan, risiko kembali pada kebiasaan lama akan selalu menghantui.

Akar Masalah Pengelolaan Sampah di Garut

Persoalan TPA Pasirbajing sesungguhnya hanyalah puncak dari gunung es. Di hulu, budaya buang sampah campur tanpa pemilahan masih dominan. Warga terbiasa menggabungkan organik, plastik, tekstil, hingga limbah berbahaya ke satu kantong. Truk pengangkut kemudian mengirim semuanya ke TPA. Pola linear ini memicu penumpukan volume luar biasa, mempercepat penuh kapasitas lahan, serta meningkatkan risiko gas berbahaya di area pembuangan akhir.

Dari sisi tata kelola, koordinasi lintas dinas belum sepenuhnya solid. Dinas lingkungan hidup sering bekerja sendiri dengan sumber daya terbatas. Perencanaan jangka panjang kurang kuat, sementara penganggaran cenderung fokus pada penanganan darurat, bukan pencegahan. Di titik kritis inilah DPRD Garut seharusnya masuk lebih dalam, bukan sekadar menyalahkan eksekutif. Mereka perlu mengurai akar kebijakan, lalu menyusun koreksi sistematis.

Saya memandang masalah ini tidak semata teknis. Ada dimensi sosial, ekonomi, serta politik yang saling bertautan. Misalnya, minimnya edukasi pemilahan sampah karena pemerintah takut dianggap menambah beban warga. Atau lambatnya investasi fasilitas daur ulang sebab dianggap tidak populer secara politik. DPRD Garut mesti berani mengambil sikap tidak populis jangka pendek demi keselamatan jangka panjang. Kebakaran TPA seharusnya menjadi titik tolak keberanian itu.

Peran Nyata DPRD Garut ke Depan

Ke depan, DPRD Garut tidak cukup hanya mengkritik kebakaran TPA Pasirbajing melalui pernyataan publik. Mereka perlu mengikat komitmen eksekutif ke dalam dokumen resmi, seperti peraturan daerah tentang pengelolaan sampah berbasis pengurangan di sumber, pemilahan, serta teknologi ramah lingkungan. Pengawasan anggaran harus diarahkan untuk prioritas transisi dari open dumping menuju model sanitary landfill atau bahkan fasilitas pengolahan modern dengan skema kemitraan. Lebih jauh, DPRD Garut dapat menggagas forum dialog rutin bersama komunitas, akademisi, dan pelaku usaha, agar setiap kebijakan tidak lahir dari ruang tertutup, melainkan hasil pertemuan aspirasi lapangan dengan mandat konstitusional mereka. Pada akhirnya, kebakaran TPA hanya akan benar-benar bermakna bila diingat sebagai titik balik, saat wakil rakyat memilih mengubah pola pikir reaktif menjadi agenda lingkungan yang visioner, tangguh, serta berpihak pada hak warga atas udara bersih.

banner 336x280

News Feed