hariangarutnews.com – Dua tahun masa pemerintahan Prabowo-Gibran tidak lewat begitu saja. Di jalan-jalan utama Jakarta, demonstrasi mahasiswa kembali meletup bak pengingat keras bahwa euforia pemilu telah lama usai. Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus menyatu dalam satu suara, menyebut diri sebagai Komite Sadar, singkatan dari Selamatkan Daulat Rakyat. Bagi mereka, ulang tahun kekuasaan bukan sekadar seremoni negara, melainkan momen menagih janji serta menguji arah kebijakan yang kini dirasa menjauh dari aspirasi publik.
Demonstrasi besar ini bukan peristiwa tunggal yang muncul tanpa sebab. Ia menjadi akumulasi keresahan mengenai pelemahan demokrasi, turunnya kepercayaan pada institusi publik, serta kecemasan atas masa depan ekonomi kaum muda. Di tengah hiruk-pikuk Jakarta, suara toa mahasiswa menantang bising knalpot serta gedung-gedung tinggi yang sering terasa bisu terhadap kegelisahan warga. Di titik inilah demonstrasi bertransformasi, bukan sekadar aksi jalanan, namun cermin relasi kuasa antara rakyat, penguasa, serta kampus sebagai ruang produksi pengetahuan.
Ultah Kekuasaan yang Diwarnai Demonstrasi
Dua tahun pemerintahan biasanya dirayakan lewat laporan capaian, infografis penuh angka, juga pernyataan keberhasilan. Namun kali ini, narasi kemajuan bersaing dengan gambar demonstrasi mahasiswa yang memenuhi berita serta linimasa media sosial. Komite Sadar menilai, perayaan resmi terasa timpang bila dibandingkan realitas di ruang kuliah, kos-kosan, serta kantin kampus, tempat obrolan mengenai biaya hidup, lapangan kerja, hingga masa depan politik terasa jauh lebih pahit. Demonstrasi pun menjadi medium koreksi publik yang sulit diabaikan.
Dalam berbagai pernyataan, mahasiswa memberi penegasan bahwa aksi mereka bukan gerakan anti-pemerintah secara membabi buta. Justru sebaliknya, demonstrasi diarahkan pada upaya mengembalikan marwah demokrasi serta kepercayaan publik. Mereka membingkai ulang ulang tahun kekuasaan menjadi momen evaluasi terbuka, bukan sekadar seremoni penuh pujian. Di titik ini, demonstrasi berubah menjadi ruang dialektika, tempat pemerintah diuji kesediaannya menerima kritik sekeras apa pun.
Sebagai pengamat, saya melihat demonstrasi semacam ini memiliki nilai simbolik penting. Ia menandai bahwa generasi muda belum menyerah pada apatisme politik. Walau kepercayaan publik terhadap institusi menurun, keberanian turun ke jalan menunjukkan masih ada keyakinan bahwa suara kolektif mampu menggoyang kenyamanan kekuasaan. Pertanyaannya kemudian: akankah pemerintah membaca demonstrasi ini sebagai ancaman, atau justru sebagai kesempatan merapatkan kembali jarak dengan rakyat?
Lima Tuntutan Keras di Tengah Panasnya Jalanan
Inti demonstrasi Komite Sadar terletak pada lima tuntutan keras yang mereka suarakan. Meski redaksinya berbeda-beda dalam berbagai poster, benang merah tuntutan tersebut mencakup peneguhan demokrasi, pemulihan kedaulatan rakyat, penundaan kebijakan yang dianggap merugikan kelas menengah bawah, penegakan hukum tanpa diskriminasi, serta perlindungan ruang kritik. Lima poin itu menggambarkan rasa kecewa sekaligus harapan bahwa negara masih mungkin diarahkan kembali ke jalur konstitusi.
Keunikan demonstrasi kali ini tampak dari cara mereka mengemas pesan. Di antara spanduk besar, muncul poster satir, puisi singkat, hingga kode QR yang mengarahkan ke dokumen tuntutan lengkap. Ini menunjukkan bahwa demonstrasi era digital tidak lagi sebatas orasi di atas mobil komando. Narasi diperluas ke ranah daring, menjangkau mereka yang tidak hadir secara fisik. Ruang publik kini hibrida: trotoar Jakarta menyatu dengan lini masa Twitter, Instagram, serta TikTok.
Dari sudut pandang pribadi, lima tuntutan itu sesungguhnya mencerminkan tiga kegelisahan utama: rasa kehilangan kontrol rakyat terhadap arah kebijakan, ketakutan bahwa hukum makin berpihak pada pemilik modal, serta kekhawatiran bahwa kritik akan dibungkam memakai label stabilitas. Bila pemerintah mengabaikan sinyal tersebut, demonstrasi mungkin mereda sesaat, namun bara ketidakpuasan berpotensi menyala lebih besar pada momentum politik berikutnya.
Makna Demonstrasi bagi Demokrasi Kita
Demonstrasi mahasiswa di Jakarta pada ulang tahun kedua pemerintahan Prabowo-Gibran mengingatkan bahwa demokrasi bukan paket kebijakan siap saji dari atas. Ia membutuhkan kebisingan, ketidaknyamanan, bahkan benturan argumen yang keras. Aksi turun ke jalan menyimpan risiko, namun juga menyimpan harapan: harapan bahwa negara masih mau mendengar suara yang tidak tersusun rapi dalam bahasa birokrasi. Bagi saya, demonstrasi ini adalah ujian kedewasaan semua pihak. Mahasiswa perlu menjaga disiplin, argumentasi, serta empati terhadap warga sekitar. Pemerintah wajib menahan diri dari pendekatan represif, lalu membuka ruang dialog nyata. Hanya dengan cara itu demonstrasi tidak berhenti sebagai adegan musiman, melainkan menjadi tradisi koreksi publik yang menyehatkan perjalanan demokrasi Indonesia.













