Afghanistan Absen dari COP31: Sinyal Suram Politik Iklim

Isu Global444 Dilihat

hariangarutnews.com – Keputusan Afghanistan untuk tidak hadir di konferensi iklim PBB COP31 memicu banyak tanya. Undangan Turkiye semestinya membuka pintu diplomasi baru, namun Kabul memilih tetap di luar arena. Di tengah krisis iklim global, absensi satu negara rentan konflik tampak sepele di permukaan. Namun jika ditelisik lebih jauh, keputusan ini memperlihatkan rumitnya hubungan antara legitimasi politik, penderitaan rakyat, serta tata kelola lingkungan.

Konferensi iklim PBB bukan sekadar forum teknis soal angka emisi. Ajang tersebut kini menjadi panggung besar tempat negara bernegosiasi, mencari bantuan pendanaan, juga merawat pengakuan internasional. Sikap Afghanistan untuk absen dari COP31 mengirim sinyal kuat. Bukan hanya mengenai posisi mereka terhadap isu iklim, tetapi juga strategi politik rezim yang belum diakui luas. Di titik ini, lingkungan hidup berpotensi jadi korban samping dari tarik menarik kekuasaan global.

Konferensi Iklim PBB COP31 dan Posisi Afghanistan

Konferensi iklim PBB COP31 dirancang sebagai momen lanjutan setelah serangkaian KTT iklim sebelumnya. Negara peserta diharapkan memperbarui komitmen pemotongan emisi, menyusun peta jalan adaptasi, serta menuntaskan detail pendanaan iklim. Untuk kawasan Asia Tengah dan Asia Selatan, forum ini krusial. Wilayah tersebut menghadapi krisis air, pencairan gletser, hingga gelombang panas ekstrem. Afghanistan berada di jantung risiko iklim tersebut, namun memilih tidak hadir.

Undangan Turkiye kepada otoritas de facto Afghanistan membuka perdebatan baru. Di satu sisi, konferensi iklim PBB butuh partisipasi negara rentan agar kebijakan global lebih adil. Di sisi lain, keterlibatan rezim yang belum diakui menimbulkan dilema diplomatik. Kabul tampaknya membaca ajakan ini bukan hanya sebagai tawaran kerja sama iklim, melainkan juga ujian bagi posisi politik mereka di mata dunia. Alih-alih memanfaatkan peluang, mereka memutuskan absen.

Dari perspektif geopolitik, ketidakhadiran Afghanistan bisa ditafsirkan sebagai upaya menjaga kendali narasi. Datang ke konferensi iklim PBB berarti bersedia berada di ruang negosiasi, menerima tekanan, juga sorotan media internasional. Rezim Kabul barangkali menghitung risiko reputasi lebih besar dibanding potensi manfaat iklim. Namun keputusan tersebut berpotensi merugikan rakyat. Mereka kehilangan panggung penting untuk menyuarakan kebutuhan dukungan adaptasi, restorasi lahan, juga pemulihan pascaperang.

Dampak Absennya Afghanistan bagi Agenda Iklim Global

Ketiadaan Afghanistan di konferensi iklim PBB COP31 menciptakan celah representasi. Negara dengan tingkat kerentanan tinggi justru tidak menyampaikan suara secara langsung. Hal tersebut menimbulkan bias dalam perumusan kebijakan. Data ilmiah mungkin tetap dibahas, tetapi pengalaman lapangan, terutama dari komunitas lokal, menjadi tereduksi. Kawasan pegunungan, desa kecil, serta petani miskin di Afghanistan kehilangan juru bicara resmi pada forum publik terbesar terkait iklim.

Absensi ini juga memengaruhi kepercayaan terhadap pendekatan multilateral. Salah satu kritik terbesar terhadap konferensi iklim PBB adalah lemahnya implementasi di negara tidak stabil. Ketika Afghanistan tidak hadir, skeptisisme kian menguat. Publik bisa memandang bahwa perjanjian hijau hanya relevan bagi negara mapan. Padahal, tanpa keterlibatan kawasan konflik, target global menjaga kenaikan suhu tetap rendah terasa semakin jauh.

Dari sudut pandang pribadi, saya melihat keputusan Afghanistan sebagai cermin rapuhnya tata kelola iklim global. Sistem negosiasi internasional masih sulit menjangkau negara yang status politiknya diperdebatkan. Konferensi iklim PBB kerap menonjolkan narasi inklusif, namun terhambat realitas diplomasi. Akibatnya, rakyat di garis depan krisis, termasuk pengungsi iklim dari Afghanistan, tidak mendapat perlindungan memadai. Di sini terlihat jelas jurang antara idealisme perjanjian internasional serta praktik di lapangan.

Tantangan Menghubungkan Isu Legitimasi Politik dan Keadilan Iklim

Ketika kehadiran di konferensi iklim PBB bergantung pada persoalan legitimasi politik, keadilan iklim mudah terpinggirkan. Kasus Afghanistan menunjukkan betapa sulitnya memisahkan hak warga atas lingkungan sehat dari sengketa kekuasaan. Komunitas internasional perlu mencari model baru yang memfasilitasi partisipasi teknis, pemberian bantuan, serta pemantauan iklim, tanpa harus selalu mengikatnya pada pengakuan politik penuh. Jika tidak, COP berikutnya berisiko tetap ramai pidato, namun gagal menjangkau jutaan orang yang paling rentan, tersebar di negara konflik, termasuk Afghanistan.