hariangarutnews.com – Bupati Garut kini tidak lagi sekadar bicara pembangunan fisik atau program rutin tahunan. Fokus baru mulai diarahkan pada satu sumber kekuatan tersembunyi: aset daerah. Melalui penguatan sinergi bersama Kementerian Keuangan serta Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Bupati Garut berupaya mengubah aset pasif menjadi mesin ekonomi aktif. Langkah ini menarik, sebab menyentuh jantung persoalan klasik di daerah: banyak aset tercatat, namun sedikit yang benar-benar produktif.
Bagi saya, langkah Bupati Garut ini patut dicermati sebagai contoh transformasi cara pandang terhadap pengelolaan kekayaan publik. Bukan lagi sekadar mencatat tanah, bangunan, atau fasilitas umum di neraca, lalu berhenti di laporan tahunan. Sinergi dengan Kemenkeu dan LMAN memberi peluang hadirnya tata kelola lebih modern, transparan, juga berbasis nilai ekonomi. Jika konsisten, Gerakan ini bisa mengubah wajah kabupaten yang lama dikenal dengan potensi wisata dan produk lokalnya, menjadi daerah dengan manajemen aset publik paling progresif di Jawa Barat.
Bupati Garut Mengincar Nilai Tambah Aset Daerah
Selama bertahun-tahun, banyak pemerintah kabupaten terjebak pola lama. Aset dimaknai sebagai beban pemeliharaan, bukan sumber pemasukan. Bupati Garut tampak ingin memutus kebiasaan tersebut. Dengan menggandeng Kementerian Keuangan serta LMAN, ia mencoba mengurai satu per satu aset daerah yang berpotensi punya nilai tambah. Pola ini bukan hanya soal inventarisasi, tetapi juga perencanaan pemanfaatan jangka panjang yang terukur.
Sinergi Bupati Garut bersama Kemenkeu menghadirkan kombinasi pengetahuan teknis, regulasi fiskal, serta akses pada skema pembiayaan kreatif. Sementara LMAN membawa pengalaman mengelola aset negara secara profesional. Melalui kolaborasi ini, aset daerah yang sebelumnya terlantar bisa disulap menjadi ruang usaha, kawasan wisata terkurasi, atau proyek kemitraan publik-swasta. Bagi investor, kepastian regulasi dan kejelasan status aset menjadi faktor penentu minat investasi.
Dari sudut pandang saya, ini bukan sekadar lompatan teknis, tetapi lompatan mental birokrasi. Bupati Garut seolah ingin menegaskan bahwa pengelolaan aset tidak boleh lagi berjalan seadanya. Transparansi, audit, dan pemetaan aset digital seharusnya menjadi standar baru. Jika didukung sistem informasi aset yang solid, pemerintah kabupaten bisa menyajikan data real time kepada publik dan calon mitra usaha. Langkah ini bukan hanya meningkatkan kepercayaan, tetapi juga mengurangi ruang abu-abu penyalahgunaan aset publik.
Pelajaran dari Daerah Lain dan Peluang Khusus Garut
Jika melihat praktik di beberapa daerah maju, pengelolaan aset yang progresif mampu mendorong lonjakan pendapatan asli daerah. Kawasan bekas lahan tidur disulap menjadi pusat kuliner, ruang bisnis kreatif, atau taman tematik. Bupati Garut tampaknya membaca tren tersebut. Garut memiliki modal unik berupa alam pegunungan, situs budaya, serta produk khas seperti dodol, kulit, dan kopi. Kombinasi aset tanah milik daerah dengan kekayaan budaya bisa menciptakan destinasi ekonomi baru yang terkurasi dengan baik.
Namun, saya menilai tantangan terbesar bukan sekadar teknis hukum atau pendanaan, melainkan keberanian merombak pola lama. Bupati Garut perlu memastikan bahwa setiap langkah pemanfaatan aset memiliki kajian sosial yang jelas. Masyarakat sekitar tidak boleh hanya menjadi penonton. Mereka harus mendapatkan manfaat konkret, entah melalui skema kemitraan, penyerapan tenaga kerja, atau prioritas bagi pelaku UMKM lokal. Sinergi dengan Kemenkeu serta LMAN seharusnya diarahkan agar kebijakan tidak hanya menguntungkan investor besar.
Peluang menarik lain bagi Bupati Garut terletak pada pengembangan model bisnis berbasis pariwisata berkelanjutan. Lahan milik pemda bisa dikembangkan sebagai ekowisata, pusat edukasi bencana, atau agrowisata kopi serta hortikultura. Kemenkeu serta LMAN dapat membantu menata struktur kerja sama, sehingga aset daerah tidak dijual putus, melainkan dikelola melalui skema sewa jangka panjang. Dengan cara ini, kabupaten tetap memegang kendali strategis, sembari menikmati aliran pendapatan rutin.
Membangun Tata Kelola Aset yang Lebih Manusiawi
Pada akhirnya, langkah Bupati Garut memperkuat sinergi dengan Kemenkeu dan LMAN hanya akan bermakna jika berujung pada tata kelola aset yang lebih manusiawi. Artinya, setiap kebijakan pemanfaatan aset wajib menimbang hak warga, kelestarian lingkungan, serta keberlanjutan ekonomi lokal. Pendekatan seperti ini menuntut keberanian untuk transparan, membuka data, menerima kritik, juga melakukan evaluasi berkala. Jika Bupati Garut konsisten menapaki jalur tersebut, bukan mustahil Garut akan dikenal bukan sekadar sebagai tujuan wisata, tetapi juga sebagai contoh kabupaten dengan manajemen aset daerah yang cerdas, etis, dan berpihak pada masa depan warganya.
