hariangarutnews.com – Kalimantan Tengah tengah bergerak menuju babak baru kesejahteraan sosial. Di bawah kepemimpinan Gubernur Agustiar Sabran, muncul gebrakan bernama Kartu Huma Betang Sejahtera 2026. Inisiatif ini bukan sekadar program bantuan, melainkan rancangan jangka panjang agar perlindungan sosial menjangkau warga paling rentan secara tepat sasaran. Di era data besar serta disrupsi teknologi, langkah ini patut dicermati sebagai upaya serius memutus rantai kemiskinan struktural.
Hal menarik lain dari Kartu Huma Betang Sejahtera ialah pelibatan PSKS, yakni potensi sumber kesejahteraan sosial, di seluruh wilayah Kalteng. Mereka bukan lagi sebatas pelaksana teknis, melainkan mitra strategis. Kolaborasi pemerintah bersama pekerja sosial, relawan, lembaga keagamaan, komunitas lokal, hingga organisasi adat dapat menjadi penentu keberhasilan. Kesejahteraan sosial akhirnya tidak berhenti pada angka di laporan, namun terasa nyata pada dapur keluarga, akses pendidikan, serta kesehatan masyarakat.
Mengapa Kesejahteraan Sosial Perlu Terobosan Baru?
Kesejahteraan sosial kerap dipahami sebatas penyaluran bantuan. Padahal hakikatnya lebih luas: mencakup rasa aman, harga diri, serta peluang memperbaiki hidup. Di Kalimantan Tengah, tantangan geografis, jarak antarkabupaten, hingga kesenjangan akses layanan publik memperumit situasi. Tanpa terobosan baru, program bantuan rawan tumpang tindih, tidak tepat sasaran, bahkan menumbuhkan ketergantungan. Di titik inilah Kartu Huma Betang Sejahtera mencoba menawarkan arah berbeda.
Gagasan kartu terintegrasi untuk kesejahteraan sosial memungkinkan pemetaan kebutuhan warganya secara lebih akurat. Data penerima terhubung sistem, sehingga pemerintah daerah dapat melihat siapa memperoleh bantuan, bentuk dukungan, serta seberapa besar dampaknya. Transparansi meningkat, peluang kebocoran berkurang. Bagi keluarga miskin, lansia terlantar, penyandang disabilitas, hingga kelompok rentan lain, kartu ini bisa menjadi pintu ke berbagai layanan, bukan sekadar uang tunai bulanan.
Dari sudut pandang kebijakan publik, pendekatan berbasis kartu memberi sinyal keseriusan negara hadapi persoalan struktural. Program kesejahteraan sosial menjadi jembatan menuju kemandirian, bukan sekadar jaring pengaman sementara. Tentu banyak pekerjaan rumah: kualitas data, infrastruktur digital, hingga kapasitas petugas lapangan. Namun, tanpa visi jelas seperti Kartu Huma Betang Sejahtera, perbaikan sering terjebak rutinitas administrasi. Terobosan baru inilah yang memberi harapan pada transformasi nyata.
Peran Strategis PSKS Mewujudkan Program Tepat Sasaran
Pelibatan PSKS se-Kalteng memberi warna tersendiri bagi kebijakan kesejahteraan sosial. PSKS mencakup pekerja sosial profesional, pendamping, karang taruna, lembaga swadaya, organisasi keagamaan, komunitas adat, hingga relawan. Mereka mengakar di tengah warga, mengerti dinamika kampung, juga mengenali keluarga rentan. Pengetahuan lapangan tersebut berharga bagi penyusunan data sasaran Kartu Huma Betang Sejahtera, jauh melampaui angka statistik semata.
Jangkauan PSKS menjadikan program kesejahteraan sosial tidak elitis. Mereka mampu menjembatani bahasa kebijakan dengan bahasa sehari-hari masyarakat. Ketika pemerintah provinsi merancang skema bantuan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, PSKS membantu menerjemahkan ke bentuk kegiatan konkret di desa maupun kelurahan. Mereka juga berperan mengawasi pelaksanaan, memberi umpan balik, bahkan mengkritisi bila terjadi penyimpangan ataupun ketidakadilan distribusi.
Dari sisi saya pribadi, pelibatan PSKS merupakan langkah berani sekaligus realistis. Tidak ada program kesejahteraan sosial yang berhasil hanya bertumpu birokrasi. Dibutuhkan energi sosial kolektif. PSKS membawa kepekaan lokal sekaligus empati, dua hal sering hilang ketika kebijakan dirumuskan terlalu teknokratis. Tentu, PSKS juga memerlukan dukungan: pelatihan, insentif memadai, perlindungan keamanan saat bertugas, serta ruang dialog dengan pengambil keputusan. Tanpa itu, potensi besar mereka sulit optimal.
Kartu Huma Betang Sejahtera 2026: Lebih dari Sekadar Bantuan
Kartu Huma Betang Sejahtera 2026 layak dilihat sebagai ekosistem kesejahteraan sosial, bukan program tunggal. Melalui satu kartu, warga berpeluang mengakses beragam fasilitas: bantuan pangan, subsidi pendidikan, dukungan kesehatan, hingga program pemberdayaan ekonomi keluarga. Integrasi tersebut mengurangi kebingungan warga terkait syarat, prosedur, maupun lembaga penyalur. Bagi daerah seluas Kalimantan Tengah, penyederhanaan jalur layanan merupakan keuntungan besar.
Lebih jauh, kartu ini membuka kesempatan membangun basis data sosial yang hidup. Profil keluarga penerima dapat diperbarui secara berkala melalui PSKS. Misalnya, ketika ada anggota keluarga lulus sekolah, mulai bekerja, atau justru jatuh miskin akibat sakit berkepanjangan. Data dinamis membantu pemerintah menyesuaikan jenis dukungan. Dengan begitu, kesejahteraan sosial bergerak adaptif, bukannya terpaku satu paket bantuan sepanjang waktu.
Saya melihat potensi besar jika integrasi kartu ini disinergikan program nasional, seperti jaminan kesehatan maupun bantuan tunai. Keterpaduan mencegah satu keluarga menerima banyak skema sementara tetangga serba kekurangan. Namun, kunci keberhasilan tetap berada pada komitmen politik, kualitas manajemen, serta keberanian mengakui kesalahan lalu memperbaiki. Kartu Huma Betang Sejahtera dapat menjadi ikon baru kesejahteraan sosial Kalimantan Tengah, asalkan tidak berhenti sebagai slogan.
Tantangan Lapangan: Dari Data, Budaya, hingga Infrastruktur
Implementasi program kesejahteraan sosial berskala provinsi selalu berhadapan tantangan kompleks. Pertama, persoalan data. Banyak keluarga rentan belum tercatat rapi, terutama di wilayah terpencil, daerah sungai, serta komunitas adat terpencar. PSKS perlu bekerja ekstra mendatangi rumah, mendengar cerita, lalu mencatat kondisi riil. Proses ini menyita waktu juga tenaga, namun menjadi fondasi agar Kartu Huma Betang Sejahtera tidak salah sasaran.
Tantangan kedua berkaitan keberagaman budaya lokal. Konsep bantuan sosial kerap dipandang sensitif, menyinggung rasa malu, terutama pada masyarakat yang menjunjung tinggi harga diri. Di sini peran PSKS sangat krusial membangun komunikasi yang menghargai martabat. Kesejahteraan sosial seharusnya dipersepsikan sebagai hak warga sekaligus bentuk solidaritas kolektif, bukan sekadar belas kasihan pihak luar.
Faktor ketiga ialah infrastruktur. Distribusi bantuan, pemutakhiran data, hingga pemanfaatan kartu membutuhkan jaringan internet, transportasi memadai, serta fasilitas pelayanan publik yang bersahabat. Di banyak titik Kalteng, hal-hal tersebut masih terbatas. Pemerintah perlu mengantisipasi dengan skema offline, pos layanan bergerak, maupun kerja sama komunitas lokal. Tanpa strategi adaptif, teknologi berpotensi menyingkirkan kelompok yang justru paling membutuhkan dukungan.
Dimensi Keadilan Sosial dan Pemberdayaan
Kesejahteraan sosial tidak bisa dilepaskan dari isu keadilan. Pertanyaan penting: siapa paling diutamakan memperoleh Kartu Huma Betang Sejahtera? Apakah kriteria disusun transparan? Bagaimana mekanisme pengaduan bagi warga yang merasa terlewat? Di titik inilah nilai keadilan diuji. Program mulia dapat kehilangan legitimasi bila masyarakat merasakan perlakuan tidak setara, atau melihat adanya privilese bagi kelompok tertentu.
Pada sisi lain, program kesejahteraan sosial mesti mengarah pemberdayaan, bukan menciptakan ketergantungan baru. Bantuan tunai sangat membantu rupiah harian, namun harus disertai akses pelatihan keterampilan, pendampingan usaha mikro, serta penguatan kelompok perempuan maupun pemuda. Kartu Huma Betang Sejahtera dapat dijadikan pintu masuk berbagai program pemberdayaan lintas dinas, sehingga keluarga penerima punya kesempatan realistis keluar dari kemiskinan.
Sebagai pengamat, saya menilai kunci keberhasilan terletak pada keseimbangan antara perlindungan dan pemberdayaan. Negara wajib hadir ketika warga jatuh, namun juga perlu menyediakan tangga untuk bangkit. Penerima manfaat sebaiknya diajak menjadi subjek aktif, bukan objek pasif. Pendekatan dialogis, pertemuan rutin, serta forum warga akan memperkaya desain kebijakan. Kesejahteraan sosial lantas menjadi proses bersama, bukan paket bantuan satu arah.
Pelibatan Generasi Muda dan Komunitas Lokal
Salah satu peluang besar bagi Kalimantan Tengah terletak pada generasi mudanya. Program kesejahteraan sosial sering dianggap urusan birokrat, padahal pemuda desa, mahasiswa, hingga konten kreator lokal dapat menjadi duta informasi Kartu Huma Betang Sejahtera. Mereka membantu menjelaskan prosedur, mengedukasi soal hak sosial, juga mengawasi praktik di lapangan. Budaya digital pemuda dapat dimanfaatkan untuk kampanye kreatif seputar solidaritas sosial.
Komunitas lokal seperti kelompok tani, nelayan, sanggar seni, hingga organisasi keagamaan juga menyimpan potensi penguatan program ini. Mereka sudah memiliki kepercayaan warga, sehingga relatif mudah menggalang partisipasi. Kesejahteraan sosial tidak melulu berbentuk uang, tetapi juga dukungan sosial, jaringan kerja, bahkan ruang aman bagi kelompok rentan. Kartu Huma Betang Sejahtera bisa menjadi penghubung antara sumber daya komunitas dan kebutuhan keluarga.
Dari sisi pandangan pribadi, saya percaya tanpa partisipasi luas, inovasi kebijakan sekeren apa pun rawan redup setelah satu periode pemerintahan berakhir. Pelibatan generasi muda serta komunitas lokal memberi peluang keberlanjutan. Mereka menjadi penjaga ingatan kolektif mengenai pentingnya keadilan juga rasa saling peduli. Di tengah dunia yang kian individualistis, memperkuat ekosistem kesejahteraan sosial berarti juga merawat ikatan kemanusiaan.
Menatap Masa Depan Kesejahteraan Sosial Kalteng
Pada akhirnya, Kartu Huma Betang Sejahtera 2026 dan pelibatan PSKS se-Kalteng merefleksikan upaya serius menata ulang kesejahteraan sosial. Keberhasilan program ini akan sangat ditentukan keberanian menerima kritik, kualitas dialog antara pemerintah, PSKS, serta warga, juga komitmen menjaga integritas. Jalan tentu tidak mulus, tetapi setiap langkah perbaikan layak diapresiasi sekaligus dikawal. Sebagai penutup, saya melihat momentum ini sebagai undangan bagi seluruh masyarakat Kalimantan Tengah meneguhkan kembali semangat huma betang: hidup bersama, saling menjaga, memastikan tidak ada satu pun keluarga tertinggal dari arus kemajuan.
