0
0
hariangarutnews.com – Ketika Amerika Serikat kembali menjatuhkan sanksi terhadap dua hakim Mahkamah Pidana Internasional (ICC), percakapan tentang masa depan tata hukum global kembali memanas. Langkah Washington ini terkait penuntutan atas Israel, isu yang selama bertahun-tahun menjadi titik sensitif diplomasi global. Di satu sisi, AS ingin mempertahankan sekutu strategisnya. Di sisi lain, ICC berusaha menegakkan prinsip keadilan universal tanpa pandang bulu.
Konflik kepentingan global ini tidak sekadar perdebatan teknis hukum internasional. Ia menyentuh inti pertanyaan besar: siapa sebenarnya berhak mengadili kejahatan paling serius di dunia? Sanksi terhadap hakim ICC memicu kekhawatiran tentang tekanan politik terhadap lembaga yang seharusnya independen. Pada saat bersamaan, respons ICC dan reaksi global akan menentukan seberapa kuat komitmen dunia terhadap keadilan lintas batas negara.
Ketegangan Baru antara AS dan ICC di Panggung Global
Keputusan AS menarget dua hakim ICC mencerminkan ketegangan lama yang belum pernah benar-benar reda. Washington sejak awal bersikap ambivalen terhadap ICC. Negara adidaya ini tidak meratifikasi Statuta Roma, namun sering memakai bahasa hak asasi manusia di forum global. Sanksi terbaru menunjukkan keengganan untuk menerima yurisdiksi ICC ketika menyentuh kepentingan strategis, terutama menyangkut Israel sebagai mitra utama di Timur Tengah.
Bagi banyak pengamat global, dinamika ini menghadirkan paradoks. AS kerap mempromosikan tatanan berbasis aturan, tetapi merespons keras lembaga global yang mencoba menegakkan aturan tersebut secara konsisten. Penargetan dua hakim memunculkan kesan intimidasi terhadap pengadilan. Bukan sekadar sengketa teknis prosedural, melainkan pesan politik keras kepada setiap pejabat ICC yang berani menyentuh isu sensitif terkait Israel.
Dari perspektif global yang lebih luas, langkah ini berpotensi menciptakan efek jera terhadap lembaga peradilan internasional. Negara lain dapat meniru pola serupa ketika merasa terancam proses hukum ICC. Jika pola ini meluas, mandat ICC untuk mengusut genosida, kejahatan perang, serta kejahatan terhadap kemanusiaan bisa terkena erosi perlahan. Pada titik itu, korban konflik global akan kehilangan salah satu jalur keadilan paling penting yang tersisa.
Respons ICC dan Maknanya bagi Independensi Global
ICC merespons sanksi global tersebut dengan menegaskan kembali prinsip independensinya. Pengadilan menyatakan bahwa hakim tidak boleh diintimidasi oleh tekanan politik, termasuk sanksi ekonomi atau pembatasan perjalanan. Sikap formal ini penting sebagai sinyal bagi komunitas global, bahwa badan peradilan tetap berpegang pada mandat utamanya, meski konsekuensinya cukup berat bagi individu yang duduk di kursi hakim.
Saya memandang respons ICC ini bukan sekadar pernyataan simbolis. Di tengah arus geopolitik global yang kian tajam, keberanian menegaskan independensi menjadi ujian eksistensial. Bila ICC menunjukkan keraguan, kredibilitasnya akan runtuh di mata korban konflik di Gaza, Ukraina, Myanmar, hingga Afrika. Namun garis tegas juga membawa risiko. Tanpa dukungan politik global yang memadai, putusan pengadilan mudah diabaikan oleh negara kuat.
Di sinilah tampak rapuhnya arsitektur keadilan global. Hukum internasional bergantung pada kesediaan negara tunduk secara sukarela, karena ICC tidak memiliki aparat eksekusi sendiri. Sanksi kepada hakim merupakan bentuk penolakan keras terhadap gagasan itu. Walau begitu, sikap tegas ICC dapat menjadi katalis dukungan baru dari negara menengah serta organisasi masyarakat sipil global. Mereka mungkin melihat peluang untuk menyeimbangkan dominasi negara besar melalui dukungan lebih kuat kepada pengadilan.
Dampak Jangka Panjang bagi Tata Hukum Global
Dalam jangka panjang, sanksi ini berpotensi menjadi titik belok bagi tatanan hukum global. Bila tekanan terhadap ICC terus meningkat, dunia bisa bergerak menuju sistem selektif, tempat hukum hanya berlaku bagi negara lemah. Namun ada kemungkinan lain: resistensi global terhadap tekanan AS justru menguat, memunculkan koalisi baru negara yang ingin memperkuat ICC. Menurut saya, arah mana yang akan diambil sangat ditentukan oleh konsistensi ICC menjaga integritas, keberanian negara lain memberikan dukungan nyata, dan sejauh mana publik global terus menuntut keadilan tanpa standar ganda.
Dinamika Israel, Politik AS, dan Persepsi Global
Penuntutan terhadap Israel menempatkan ICC di pusat badai politik global. Bagi Israel serta pendukung utamanya di Washington, upaya hukum itu dianggap tidak adil dan bias. Mereka menyoroti kompleksitas konflik, ancaman keamanan nasional, serta tuduhan standar ganda terhadap Israel. Namun bagi banyak pihak lain, terutama di kawasan global Selatan, langkah ICC dipandang sebagai ujian apakah hukum internasional sungguh berlaku bagi semua pihak, bukan hanya untuk musuh politik negara kuat.
Posisi AS di sini sangat krusial. Politik domestik Amerika kerap menempatkan dukungan terhadap Israel sebagai konsensus bipartisan. Ketika ICC menyentuh isu tersebut, reaksi keras hampir dapat diprediksi. Sanksi terhadap dua hakim mencerminkan tekanan internal itu. Elit politik AS berupaya mengirim pesan ke pemilih, sekaligus ke sekutu global, bahwa komitmen terhadap Israel tetap tidak tergoyahkan, bahkan bila harus berbenturan dengan lembaga hukum global.
Akibatnya, persepsi global terhadap AS kembali terbelah. Sebagian melihat langkah ini sebagai bentuk kemunafikan, karena berbicara soal hak asasi manusia namun menekan pengadilan independen. Pihak lain menganggapnya langkah realistis untuk melindungi sekutu kunci serta mencegah kriminalisasi kebijakan keamanan negara. Perdebatan global ini memperjelas bahwa keadilan internasional tidak pernah berdiri di ruang hampa, selalu berkelindan dengan kalkulasi geopolitik.
Reaksi Global: Antara Dukungan, Kekhawatiran, dan Oportunisme
Di luar AS, reaksi global terhadap sanksi ini cenderung beragam. Sejumlah negara Eropa menegaskan dukungan bagi ICC sebagai pilar penting tata hukum global. Mereka khawatir sanksi dapat merusak legitimasi lembaga peradilan internasional. Namun dukungan verbal belum tentu berwujud langkah konkret, misalnya perlindungan hukum lebih kuat bagi hakim ICC atau mekanisme kompensasi jika terkena sanksi sepihak.
Banyak negara di kawasan global Selatan memanfaatkan momentum ini untuk mengkritik standar ganda Barat. Mereka mengingatkan bahwa ICC selama ini sering dituduh lebih agresif terhadap negara Afrika atau Asia. Sanksi AS terhadap hakim ketika kasus menyentuh Israel menguatkan narasi bahwa keadilan global masih sangat selektif. Meski begitu, sebagian pemerintah juga memandang situasi ini secara oportunistik, berharap tekanan terhadap ICC dapat melonggarkan risiko penyelidikan atas pelanggaran di wilayah mereka sendiri.
Dari kacamata saya, momen ini sebenarnya membuka peluang penataan ulang arsitektur hukum global. Jika negara anggota ICC berani melangkah lebih jauh, misalnya menyepakati mekanisme perlindungan kolektif bagi pejabat pengadilan, maka tekanan unilateral akan berkurang dampaknya. Tantangannya, solidaritas global kerap luruh ketika kepentingan jangka pendek berbenturan dengan komitmen normatif. Hanya tekanan publik lintas negara yang cukup kuat mampu mendorong konsistensi tersebut.
ICC di Persimpangan: Reformasi atau Kemunduran Global
Sanksi terhadap dua hakim ICC menempatkan pengadilan itu di persimpangan jalan. Bila lembaga ini menanggapi tekanan dengan kompromi berlebihan, kepercayaan global akan pudar. Namun jika tetap teguh tanpa membangun dukungan politik baru, risiko isolasi meningkat. Jalan tengah membutuhkan kombinasi: reformasi internal untuk menjawab kritik atas bias, transparansi lebih besar atas proses penyelidikan, serta diplomasi aktif dengan negara besar. Bagi saya, masa depan keadilan global bergantung pada kemampuan ICC mengubah krisis ini menjadi momentum perbaikan, sambil mengingat bahwa tujuan akhir bukan sekadar menang sengketa politik, melainkan menghadirkan keadilan nyata bagi korban kejahatan paling serius di seluruh dunia.
Refleksi Akhir atas Masa Depan Keadilan Global
Melihat dinamika ini, saya merasa isu sanksi terhadap hakim ICC jauh melampaui sekadar konflik AS versus pengadilan internasional. Pertarungan sesungguhnya berkisar pada pertanyaan apakah dunia masih percaya pada konsep keadilan global, atau justru kembali pada logika kekuasaan telanjang. Ketika negara kuat berani menghukum hakim, pesan yang muncul bisa mematahkan harapan korban konflik yang menggantungkan nasibnya pada lembaga global tersebut.
Namun sejarah juga menunjukkan bahwa tekanan sering melahirkan ketangguhan baru. Jika masyarakat sipil, akademisi, media, dan negara anggota ICC menjadikan momen ini sebagai pemicu penguatan institusi, keadilan global masih punya peluang berkembang. Tantangannya terletak pada keberanian mengakui kelemahan ICC tanpa membiarkan lembaga itu dihancurkan oleh kepentingan sempit. Di titik genting ini, setiap keputusan, baik dari Washington, Den Haag, maupun ibu kota lain, ikut membentuk wajah hukum global untuk beberapa dekade ke depan.
Pada akhirnya, refleksi terpenting mungkin bersifat personal sekaligus global. Apakah kita rela menerima dunia tempat pelanggaran berat dianggap konsekuensi normal konflik, atau tetap berupaya mempertahankan ruang bagi keadilan lintas negara? Sanksi terhadap dua hakim ICC menjadi cermin tajam terhadap nilai yang sungguh kita pegang. Jika respons global mengarah pada penguatan independensi pengadilan, krisis ini bisa berubah menjadi langkah maju. Bila tidak, kita berisiko menyaksikan kemunduran panjang, saat hukum kembali tunduk sepenuhnya pada kekuatan senjata serta kepentingan politik jangka pendek.
