hariangarutnews.com – Pernyataan terbaru Francesca Albanese, Pelapor Khusus PBB untuk Palestina, kembali mengguncang perdebatan global seputar konflik berkepanjangan di wilayah tersebut. Ia menilai sebuah Dewan Perdamaian yang dibentuk demi menyelesaikan isu Palestina justru tidak sejalan dengan hukum internasional. Kritik tajam ini bukan sekadar soal prosedur diplomatik, melainkan menyentuh akar persoalan: sejauh mana komunitas internasional sungguh menghormati prinsip keadilan, hak asasi manusia, serta hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Palestina.
Persoalan Palestina terlalu sering dilihat sebatas statistik korban atau perjanjian damai sesaat. Padahal ada dimensi hukum, moral, serta politik global yang saling bertabrakan. Di titik inilah suara Albanese menjadi penting, bahkan mengganggu kenyamanan banyak pihak. Ia mengingatkan bahwa setiap inisiatif perdamaian, termasuk Dewan Perdamaian, seharusnya tunduk pada hukum internasional, bukan mengakali aturan demi kenyamanan geopolitik. Tulisan ini mengurai posisi Albanese, menimbang keabsahan Dewan Perdamaian, sekaligus menawarkan refleksi pribadi mengenai masa depan Palestina.
Dewan Perdamaian Palestina di Persimpangan Hukum
Albanese menyoroti bahwa institusi yang mengklaim diri sebagai Dewan Perdamaian untuk Palestina kerap bergerak tanpa rujukan jelas pada kerangka hukum internasional. Menurutnya, badan semacam itu berisiko melegitimasi status quo ketidakadilan, alih-alih menyelesaikan akar konflik. Ketika mandat, struktur, hingga keanggotaannya tidak mencerminkan prinsip imparsialitas, sangat mungkin keputusan yang dihasilkan hanya menguntungkan pihak kuat, sementara aspirasi rakyat Palestina kembali terpinggirkan.
Dari sudut pandang hukum, inti kritik tersebut menyasar isu legalitas serta legitimasi. Hukum internasional telah menetapkan prinsip antipendudukan, larangan aneksasi wilayah, serta perlindungan terhadap penduduk sipil di Palestina. Bila Dewan Perdamaian menutup mata terhadap pelanggaran ini, maka seluruh produk kebijakannya dapat diperdebatkan validitasnya. Alih-alih menjadi jembatan, lembaga itu justru berpotensi menjadi tirai yang menutupi konflik struktural yang melilit Palestina selama puluhan tahun.
Saya memandang kritik Albanese sebagai alarm keras bagi ekosistem diplomasi global. Upaya perdamaian yang mengabaikan norma hukum hanya melahirkan solusi semu, semacam plester tipis di atas luka menganga. Di konteks Palestina, luka itu mencakup pengungsian turun-temurun, blokade, ketimpangan akses sumber daya, hingga fragmentasi politik internal. Bila Dewan Perdamaian tidak berangkat dari pengakuan atas hak-hak dasar Palestina, maka legitimasi moral lembaga tersebut logis dipertanyakan.
Hukum Internasional, Palestina, dan Standar Ganda
Konflik Palestina sering disebut sebagai cermin telanjang standar ganda dunia. Di banyak forum, negara-negara kuat vokal menyerukan penegakan hukum internasional di satu wilayah, namun ragu ketika menyangkut Palestina. Di sinilah posisi tegas Albanese menjadi kontras. Ia menuntut konsistensi penerapan hukum: jika pendudukan, kolonisasi wilayah, serta serangan terhadap warga sipil dilarang, maka pelarangan tadi harus berlaku universal. Tidak cukup berhenti pada kutukan politis tanpa langkah konkret.
Dewan Perdamaian idealnya berfungsi sebagai penjaga keadilan, bukan alat penghalus bahasa pelanggaran hukum. Ketika ada tekanan untuk mengaburkan istilah seperti “pendudukan” atau “apartheid”, publik justru perlu lebih kritis. Upaya melucuti istilah hukum sering menyertai upaya melucuti hak. Dalam kasus Palestina, menghindari istilah tajam tidak membuat realitas di lapangan membaik. Sebaliknya, itu berisiko memperlambat penyelesaian karena dunia tercerai-berai oleh narasi kompromi yang tampak moderat, tetapi kosong substansi.
Dari perspektif pribadi, saya melihat standar ganda terhadap Palestina merusak kredibilitas seluruh arsitektur hukum global. Generasi muda yang menyaksikan ketidakadilan berulang akan mempertanyakan makna piagam PBB, konvensi Jenewa, hingga mahkamah internasional. Bila pelanggaran terang-benderang dapat terus berlangsung tanpa sanksi berarti, maka otoritas lembaga internasional tergerus perlahan. Kepercayaan publik runtuh bukan karena teks hukum lemah, melainkan karena penerapannya pilih kasih.
Menuju Kerangka Perdamaian yang Adil bagi Palestina
Mencari jalan keluar bermartabat bagi Palestina menuntut keberanian merombak pendekatan usang. Dewan Perdamaian ataupun badan serupa perlu dibangun atas beberapa pilar utama: pengakuan eksplisit atas hak penentuan nasib sendiri Palestina, penghentian pendudukan, jaminan kesetaraan warga tanpa diskriminasi ras maupun etnis, serta mekanisme akuntabilitas tegas bagi pelanggar hukum internasional. Tanpa empat elemen itu, perdamaian hanya berhenti sebagai slogan konferensi. Pada akhirnya, refleksi penting bagi kita semua: apakah kita sekadar mengejar “tenang di permukaan”, atau sungguh siap menerima konsekuensi dari keadilan yang tulus bagi Palestina, meski itu mengguncang kenyamanan geopolitik banyak negara.













