Bupati Garut Anggarkan BTT untuk Penanganan Stunting di Daerah

FOKUS470 views

HARIANGARUTNEWS.COM – Bulan Juni tahun 2022, pemkab Garut mencanangkan Bulan Pencarian Stunting sebagai bagian dari gerakan besar dalam menangani angka stunting di Kabupaten Garut. Hal tersebut dibuktikan Bupati Rudy Gunawan dengan me-launching Gerakan Bersama, Cegah Stunting melalui kegiatan Orientasi Tahap II Tim Pendamping Keluarga (TPK) Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten Garut Tahun 2022 yang bertempat di Gedung Olahraga Desa Bayongbong, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut, Kamis (2/6/2022).

Bupati menyebutkan, sebagaimana arahan presiden yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting harus segera dilaksanakan sampai dengan tahun 2024 nanti. Pihaknya akan fokus di lapangan dalam menangani permasalahan angka stunting, terutama hal yang berhubungan dengan bulan penimbangan bayi. Bahkan pihaknya telah mengeluarkan anggaran melalui BTT (Belanja Tak Terduga) untuk pelaksanaan bulan penimbangan bayi ini.

“ Saya berharap karena ini adalah instruksi presiden, peraturan presiden, ini mengenai Perpres 72 yang harus dilaksanakan dalam rangka mengatasi masalah stunting jadi kita akan melakukan gerakan di daerah,” jelasnya.

Jadi kita menggerakan segala daya upaya yang dipilih pemerintah daerah termasuk TNI/POLRI mengikuti kegiatan ini, lanjut Bupati, jadi ini gerakan besar di seluruh desa dan kelurahan se kabupaten Garut.

“ Setelah itu, ada strateginya bagaimana yang dilakukan mulai dari menghindari perkawinan usia dini ya, melakukan pengawasan terhadap anak-anak yang sudah lahir baik neo-natal ataupun yang sudah balita, dan yang lebih penting itu adalah mereka yang beresiko stunting dari mulai yang bersangkutan hamil, ” ucapnya.

Setelah mendapatkan data akurat, lanjutnya lagi, pemerintah daerah akan menentukan tindak lanjut dalam penanganan stunting seperti salahsatunya yaitu perbaikan rumah bagi masyarakat yang memiliki anak penyandang stunting, memperbaiki struktur ekonomi keluarganya, terutama masalah ekonomi dulu, setelah itu masalah segi kesehatannya PIS PK nya (Program Indonesia Sehat Berbasis Keluarga) dioptimalkan. (Adam B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *