HARIANGARUTNEWS.COM – Ketua Komisi 1, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Garut, H Subhan Fahmi, sampaikan apresiasi atas ide dan gagasan Asosiasi Pemerintah Desa (Apdesi) yang menggelar diskusi panel dan silaturrahmi antara para kepala desa se-Kabupaten Garut dengan DPRD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPRD), yang digelar pada Sabtu dan Minggu (29-30/0/2022).
Dalam kesempatan tersebut, Subhan Fahmi yang juga didampingi para anggota DPRD lainnya menyebutkan, bahwa ada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan sebagai mitra kerja Komisi 1, termasuk kebawahnya kecamatan dan pemerintah desa.
“Komisi 1 DPRD Garut itu ada beberapa mitra kerja atau bidang kerja. Satu terkait kepegawaian, terkait pemerintahan yang didalamnya termasuk pemerintah desa,” ujar Subhan Fahmi dalam sambutannya, Sabtu (29/01/2021).
Menurutnya, sangat menarik sekali manakala berbicara pemerintah desa, ada beberapa fokus bahasan yang sering didiskusikan, diantaranya mengenai regulasi ataupun pengembangan desa. Meski belum maksimal, namun kata dia, pihaknya terus berdiskusi dengan DPMD, bagaimana desa ini bisa lebih memanfaatkan potensi, baik itu sektor wisata, Bumdes dan lain sebagainya.
Meskipun juga, lanjut Subhan, Pemerintah Kabupaten Garut saat ini baru beberapa desa yang menjadi pilot project yang disuport anggaran dalam pengembangan desa wisata salah satunya. Karena postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Garut sampai dengan tahun ini diangka Rp4,3 sampai Rp4,5 triliun.
“Empat koma 5 triliun ini, PAD-nya masih di anggap kecil, diangka limaratus miliar lebih, yang mana ini masih didominasi oleh rumah sakit dan puskesmas. Sisanya dari pajak daerah dan retribusi. Banyaknya dari transfer provinsi dan pusat, dana bagi hasil pusat dan lain sebagainya. Contoh yang paling lumayan cukup gede adalah dana bagi hasil dari pemerintah pusat itu, dari pajak rokok dan cukai tembakau yang mencapai Rp120 miliar pertahun untuk Kabupaten Garut,” bebernya.
Lebih lanjut disampaikan Subhan, angka APBD Rp4,5 triliun ini termasuk include didalamnya Dana Desa yang ditransfer ke desa dan Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang ditransfer ke sekolah-sekolah.
Subhan berharap, dalam kesempatan tersebut juga ada forum diskusi, sehingga DPRD di Komisi 1, sangat perlu dan bisa mendapatkan masukan-masukan dari para kepala desa, sehingga hasilnya bisa dijadikan rekomendasi di rapat DPRD dengan pemerintah atau dengan Bupati selaku kepala daerah, baik di rapat komisi maupun di rapat badan anggaran.
“Kita (DPRD) harus mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah, Pemerintah Kabupaten Garut yang belum hadir di pemerintah desa itu apa, masukannya apa, sehingga kita bisa berbicara,” tandas Ketua Komisi 1 DPRD Garut. (Ndy)
