HARIANGARUTNEWS.COM – Menanggapi pernyataan Bupati Garut pada Apel pagi di Lapangan Setda, Senin (18/10). Terkait dengan Bantuan Keuangan yang bersumber dari Provinsi Jawa Barat yang terkendala administrasi. Pendiri LBH Pandjajaran, Hasanuddin, mendukung kebijakan dan sikap Bupati Garut untuk tidak melaksanakan kegiatan bersumber dari Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat jika dari sisi administrasinya belum beres.
Menurut Hasanuddin, sikap Bupati Garut ini merupakan bentuk tanggungjawabnya sebagai Kepala Daerah dan Pemerintahan yang juga berkewajiban melindungi pejabat administrasi daerah yang merupakan bawahannya dari tindakan maladministrasi dan juga berpotensi terkena persoalan hukum.
Selain hal itu, lanjutnya, juga untuk melindungi pihak ketiga dari kerugian akibat administrasi yang tidak lengkap atau belum selesai.
“Ini soal tertib administrasi, dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, ” tegas Hasan.
Oleh sebab itu, lanjutnya, sikap bupati perlu diapresiasi. Soal ini harus tegas, sebab korupsi selalu dimulai dari proses administratif.
Namun demikian, lanjutnya lagi, kami berharap Bupati dapat melakukan koordinasi yang baik dengan pihak Pemprov Jawa Barat. Sehingga tidak terjadi kegaduhan dan multitafsir diruang publik, apa yang dimaksud dengan administrasi yang belum selesai.
“Tentu, kita juga berharap Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Dapil Garut dapat menindaklanjuti dan membantu Pemda Garut dalam ikut mengkomunikasikan hal ini kepada Gubernur Jawa Barat, ” pungkasnya. (Husni)
