Adanya Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) di Masa Pandemi, Ketua Fraksi Golkar DPRD Garut : Ini Tidak Relevan dan Kontra Produktif

FOKUS1,012 views

HARIANGARUTNEWS.COM – Saat ini pemerintah masih disibukan dengan penanganan pandemi covid 19. Khususnya kabupaten Garut, masih menerapkan PPKM meski levelnya menurun menjadi level 3. Satgas Covid kabupaten Garut sedang gencar-gencarnya melaksanakan program Pemerintah melakukan vaksinasi, selain terus membagikan bansos beras dan paket sembako melalui Dinas Sosial, TNI, POLRI dan Pemerintah Desa. Kedepan tentu akan diikuti oleh Program Pemulihan dan Penguatan Ekonomi dengan segala bentuk bantuannya.

Di sela-sela kesibukan Pemerintah mengelola jaminan hidup masyarakat yang terdampak, Ketua Fraksi Golkar DPRD Garut, H Deden Sopian, menyoroti kebijakan suatu lembaga yakni lembaga pendidikan yang dipandangnya kontra produktif.

Deden menyebutkan, dengan adanya sekolah yang melakukan pungutan atau dengan nama lain “Dana Sumbangan Pendidikan (DSP)” kepada peserta didik baru yang cukup memberatkan masyarakat itu sangat kontra produktif. DSP itu memang hal yang biasa setiap tahun dipungut, walaupun berlawanan dengan kehendak pemerintah yang membebaskan biaya pendidikan.

“ Saya mengingatkan untuk situasi seperti sekarang ini cobalah bertindak bijaksana, dengan memakai nurani yang dalam. Saat ini kan semua sedang perlu uluran tangan dan sedang berupaya untuk mencari biaya hidup atau berupaya untuk meringankan beban hidup dalam pandemi, bantuan Rp. 250 ribu saja masyarakat rela antri, ini kok dipungut jutaan rupiah, ” Ujarnya. Kamis (29/07).

DSP ini, lanjut Deden, dipungut dengan alasan untuk pembangunan infrastruktur fisik yang mungkin tidak terlalu krusial dan mengganggu proses belajar mengajar. Mungkin bisa ditangguhkan karena situasi saat ini yang sedang panik. ini ditambah panik lagi harus nyari uang ngutang sana sini. Saya sebagai Anggota Dewan yang mempunyai banyak konstituen, akhirnya banyak didatangi dan dipinta bantuan. Tapi karena keterbatasan jug, saya tidak bisa membantu semuanya, kasian mereka. Sebagai pembanding, pemerintah sudah mengeluarkan edaran bahwa Pemerintah Daerah untuk tidak dulu membangun gedung dan harus memprioritaskan pemulihan ekonomi.

“Nah, gimana dengan sekolah-sekolah, baik tingkat menengah, tingkat atas, maupun tingkat Perguruan Tinggi, apalagi yang di tingkat menengah dan atas yang berstatus Negeri, Pemerintah yang punya. Saya selaku Anggota DPRD tentunya menghimbau Pemerintah Daerah dan Dewan Pendidikan mari bersama-sama memikirkan hal itu agar masyarakat merasa nyaman disaat memerlukan perlindungan hidup yang serba sulit, ” Ucapnya.

Masih dikatakan Deden, Selama 2 tahun ini proses belajar mengajar dilakukan melalui daring di rumah, bantuan Pemerintah pun untuk sekolah baik itu Sekolah Negeri maupun Swasta banyak mendapatkan bantuan, salah satunya Bantuan Operasional Sekolah (BOS), kemana bantuan Pemerintah itu mengalirnya ? dan diperuntukan untuk apa ?

“ Harusnya para pejabat turun kebawah untuk memberikan bantuan, bukan bersembunyi dengan alasan Work From Home (WFH). Mudah mudahan semua pemangku kepentingan diberikan hidayah dan terketuk hatinya untuk berbuat yang terbaik… Aamiin, ” pungkasnya. (Menggala)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *