HARIANGARUTNEWS.COM – Ditengah gencarnya penyaluran bantuan yang dikucurkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut untuk warga terdampak Pemberlakuan Pembatasan Sosial Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Yang mana bantuan diperuntukan bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL), Sopir Angkot, Pengayuh Becak dan Tukang Delman yang terdampak langsung PPKM lainnya.
Sangat ironis sekali, entah kurangnya sosialisasi atau memang pendataan yang amburadul. Ditemukan seorang kakek tua renta berusia 70 tahun yang kesehariannya mengayuh becak. Sang kakek bergumam, tak tahu dan bingung harus kemana agar hak bantuan dampak PPKM dari Pemkab Garut bisa diterimanya.
“Abah kedah kamana ngajukeun, teu terang atuh da teuaya nu ngarahkeun. (Abah mesti kemana mengajukan, enggak tahu tak ada yang beri petunjuk),” ujar Abah Wahyu, warga Jalan Mawar RT 02/05, Kelurahan Pakuwon, Kecamatan Garut Kota, saat ditemui hariangarutnews.com, Selasa (27/07/2021) siang.
Demi memenuhi kebutuhan hidupnya, apalagi dalam masa pandemi Covid-19, perekonomian sangat sulit. Kendati sudah tua renta, Abah Wahyu terpaksa masih bergelut dalam terik panasnya matahari, debu jalanan dan cucuran keringat, mengayuh becak demi sebuah harapan mendapatkan rizqi untuk hidupi keluarganya.
Saat ditanya, Abah Wahyu mengaku, informasi bantuan dari pemerintah sempat terdengar ditelinganya. Ia juga sebenarnya mengetahui beberapa rekan profesinya ada yang sudah mendapatkan bantuan sebesar Rp250 ribu. Namun ia tak tahu apa yang harus dilakukan agar bisa menerima bantuan seperti yang lainnya.
“Teu uninga atuh kedah kumaha-kumahana, ti kelurahan atawa nu sanesna teu aya petunjuk (Enggak tahu harus bagaimana-bagaimananya, dari kelurahan atau yang lainnya tak ada yang beri petunjuk,” kata Abah Wahyu, dengan wajah bingung, seraya mengusap keringat dengan handuk kecil lusuhnya.
Informasi yang didapat hariangarutnews.com dari Abah Wahyu, ternyata masih ada beberapa rekan seprofesinya yang bernasib sama, belum mendapatkan bantuan dampak PPKM dari Pemkab Garut. Minimnya pengetahuan dan informasi yang didapat, membuat mereka seolah termarginalkan oleh kebijakan pemerintah. (Ndy)
