Oleh : Hasanuddin (Pendiri PISP)
Pusat Informasi Studi Pembangunan
Pernyataan Gubernur Jawa Barat beberapa hari lalu di media massa yang menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah tidak memiliki anggaran jika kembali PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) diterapkan karena sudah habis digunakan untuk memenuhi keperluan lain seperti masker dan APD.
Dan jika diterapkan maka meminta bantuan logistik ke pemerintah pusat.
Pernyataan ini memprihatinkan dan menggambarkan alokasi APBD Jawa Barat tidak berbasis Kejadian Luar Biasa Bencana Non Alamiah Pandemi Covid-19 yang statusnya hingga saat ini belum dicabut.
Jangan sampai ketidakmampuan perencanaan alokasi anggaran berbasis penanggulangan pandemi lalu alokasi anggarannya diserahkan kepada pemerintah pusat dan karena itu PSBB Skala Besar tidak dilakukan.
Semestinya PSBB diterapkan dibeberapa Kab/kota di Jawa Barat karena peningkatan yang sudah mencapai titik kritis kebencanaan.
Padahal, menurut hemat kami Pemprov Jawa Barat mampu membantu Kab/Kota dalam hal anggaran untuk kesehatan dalam manangani peningkatan covid-19 di beberapa daerah.
Misalnya, Kebijakan Penundaan kegiatan belanja daerah pada belanja operasi, belanja modal dan bantuan hibah yang ditunda yang jumlahnya triliunan rupiah kan dapat di recofusing untuk keperluan mendesak penanganan, pencegahan dan penanggukan Covid-19 di beberapa Kab/Kota Di Jawa Barat.
Jadi apa yang disampaikan Ridwan Kamil tersebut sesungguhnya mengabaikan kegentingan dibeberapa daerah, dengan tetap tidak melakukan recofusing dengan dalih pembiayaan menjadi kewajiban pemerintah pusat.
Ini suatu kebijakan yang tidak memiliki sense of krisis ditengah pandemi dan membahayakan kesehatan masyarakat.
Akibatnya, Ridwan Kamil dapat dianggap lalai menjalankan kewajibannya sebagai Gubernur Jawa Barat untuk segera menangani permasalahan penting dan/atau mendesak yang memerlukan penyelesaian cepat di daerah, khususnya di Kabupaten Garut, dan Kab/Kota lainnya di Jawa Barat yang peningkatan Covid-19 signifikan.
Kami berharap DPRD Provinsi Jawa Barat, khususnya Anggota DPRD yang berasal dari Dapil Garut untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat.
