HARIANGARUTNEWS.COM – Bertempat di Rumah Makan Rest Area Pasir Jambu, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, pengurus DPP dan DPD serta DPC dari lembaga media Pemersatu Wartawan Reformasi Indonesia (PWRI) Jaya menggelar rapat konsolidasi terkait evaluasi pembenahan struktur di tingkat PAC, Selasa (01/06/2021).
Dalam sambutannya, Ketua DPP PWRI Jaya, H. Tatang Subarnas mengatakan, kegiatan yang melibatkan unsur pengurus dari DPP, DPD, DPC serta DPAC tersebut merupakan awal kegiatan yang dimana kedepannya akan menjadi agenda rutin dalam hal pembenahan struktural di tingkat PAC.
“Kegiatan ini sengaja diselenggarakan untuk memberikan pencerahan serta pembinaan dan evaluasi dalam rangka mengaktifkan para anggota serta meminta laporan secara tertulis dari masing-masing PAC terkait struktural mulai dari jabatan ketua, sekretaris, bendahara dan bidang-bidang hingga ranting per desa,” ujar Ketua Umum DPP PWRI Jaya, Selasa (01/06/2021).
Tatang menambahkan, seorang pengurus apapun jabatannya sesungguhnya ia adalah konsolidator yang harus melakukan kerja-kerja konsolidasi setiap hari. Ia harus memperoleh informasi dari dalam dan luar organisasi tentang organisasinya.
“Misalnya pengurus DPP harus melakukan satu atau dua aspek konsolidasi kepada pengurus Tingkat DPD, DPC, PAC dan DPAC setiap hari walaupun sekedar bertanya tentang hal-hal ringan. Begitupula sebaliknya. Sejujurnya konsolidasi adalah ruh organisasi. Jika diibaratkan organisasi itu adalah tubuh, maka konsolidasi adalah nyawa organisasi,” pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama, mewakili Ketua DPD, Sekretaris II DPD PWRI Jaya Provinsi Jawa Barat, yang juga Sekretaris DPC PWRI Jaya Kabupaten Garut, Igie N. Rukmana S.Kom menilai, acara yang digagas oleh Ketua Umum DPP PWRI Jaya sangat positif sebagai salah satu upaya pengurus untuk membangun kekuatan dan kesolidan di tubuh organisasi. Sehingga, kata Igie, semua gerakan PWRI dalam menjalankan programnya, baik dalam kegiatan peliputan berita maupun yang bernuansa kemasyarakatan akan tampak kuat ke kepermukaan.
“Kegiatan ini akan menumbuhkembangkan kekuatan dan kesolidan di internal pengurus dalam perjalanan organisasi PWRI untuk menghadapi persoalan dan tantangan kedepan. Konsolidasi bisa diwujudkan dengan adanya koordinasi antar pengurus yang intensif dan sehat seperti yang kita lakukan saat ini,” papar pemimpin Redaksi Media Harian Garut News tersebut.
Igie menambahkan, sebagai lembaga profesi yang bergerak di bidang jurnalistik, maka perlu disadari, media saat ini pun banyak yang bergeser dari surat kabar menjadi media online dengan berbagai tuntutan dan tantangannya. Konsolidasi dan koordinasi menjadi jembatan untuk membangun keutuhan organisasi. Guna mencetak jurnalistik yang handal, imbuhnya, pengurus DPD siap memberikan pembinaan secara aktip kepada seluruh anggota PWRI Jaya.
“Tujuan pendidikan dasar jurnalistik adalah menyiapkan anggota PWRI untuk bisa terjun di tengah masyarakat. Karena hasil pendidikan, akan menurunkan sebuah wawasan, pengetahuan, dan keterampilan. Sehingga saat berada dilapangan dirinya bisa memberikan manfaat kepada masyarakat melalui pemberitaan-pemberitaan yang edukatif dan positif tentunya,” tukasnya.
Dia melanjutkan, jurnalis juga dituntut mengetahui rambu-rambu saat melaksanakan tugas jurnalistiknya. Yaitu Kode Etik Jurnalistik. Seorang Jurnalis, kata Igie, harus mengerti kemerdekaan pers, hak jawab, hak tolak, dan hak ingkar, serta mengerti setiap hasil karya jurnalistik diangkat ke media massa berisiko dengan hukumnya.
“Hasil karya atau berita yang dibuat seorang jurnalis, terkadang bukan ukuran oknum jurnalis. Bukan rahasia umum, di tengah masyarakat saat ini banyak penyalahgunaan profesi jurnalis. Banyak oknum masyarakat mengaku sebagai jurnalis tapi tidak pernah ada hasil karya yang termuat di media massa. Logikanya, bagaimana seorang oknum jurnalis bisa membuat berita jika mereka tidak mengenyam pendidikan dasar jurnalis. Akhirnya, banyak yang mengaku jurnalis yang tidak berkarya melakukan tindakan di luar etika profesi jurnalis,” tandasnya.
Karenanya, lanjut Igie, terbitnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers bisa menjadi cara untuk menyeleksi sekaligus mengatur dunia jurnalistik. Di sinilah pers tidak hanya berorientasi idealis, tapi juga memperspektifkan pendapatan yang diistilahkan dikotomi. Selain berfungsi sebagai mendidik, memberi informasi, dan juga menghibur, ada fungsi lain yang dijalankan pers. Sebagai kontrol sosial sekaligus sebagai lembaga bisnis.
“Ini membuat media bisa mencari celah bisnis dari advetorial dan juga iklan displai. Termasuk iklan kerjasama dengan lembaga pemerintahan dan pembiayaan negara. Maka, rencana organisasi kita untuk membuat media online Suara PWRI Jaya News yang dikhususkan wartawan dan staf redaksinya dari pengurus dan anggota PWRI harus segera diwujudkan,” pungkas Sekretaris II DPD PWRI Jaya.
Hadir dalam acara konsolidasi yang digelar tersebut, Ketua Umum DPP PWRI Jaya H Tatang Subarnas beserta jajaran, Sekretaris II, Bendahara H Mumu dan Kabid OKK Rudi Setiawan dari DPD PWRI Jaya, pengurus DPC PWRI Kabupaten Bandung, Pengurus PWRI dari PAC Pasir Jambu, Ciwidey dan Rancabali beserta undangan lainnya. (TIM/Derry)
