HARIANGARUTNEWS.COM – Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut untuk mengentaskan kemiskinan nampaknya belum cukup merata dirasakan masyarakat. Buktinya, masih ada warga miskin yang sehari-hari hidup miskin, tetapi sama sekali tidak tersentuh bantuan pemerintah.
Cita-cita pemerintah pusat untuk mensejahterakan rakyat miskin, masih jauh dari harapan karena kurang tepatnya penerima bantuan sehingga bantuan yang dikuncurkan justru tidak menyentuh rakyat miskin. Salah satu warga miskin yakni Enawati (60) warga Kampung Rajapolah RT02/07, Desa Sukalilah, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut.
Enawati menjadi satu diantara masyarakat yang saat ini tidak lagi menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dirinya pernah menanyakan kepada Ketua RT dan RW tentang alasan kenapa bantuannya terhenti, Ena mengatakan pemerintah setempat tidak memberikan jawaban yang pasti.
Alhasil, sejak suaminya meninggal dunia beberapa tahun silam, ia harus bekerja sebagai asisten rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, dengan penghasilan dibawah minimum. Enawati yang kini menjadi tulang punggung keluarganya berharap, bantuan pemerintah yang telah digelontorkan dalam sejumlah kebijakan dan program bisa kembali menyasar warga yang membutuhkan seperti dirinya.
“Sejak awal tahun 2021 saya tidak lagi menerima bantuan BPNT. Pernah suatu ketika menanyakan hal tersebut kepada Ketua RT dan RW, namun hingga saat ini belum mendapat jawaban yang jelas,” terang Enawati kepada hariangarutnews.com, Senin (05/04/2021).
Dia mengaku, hal yang paling memberatkan dirinya adalah saat ia dan ibunya jatuh sakit. Sebab, tidak lagi menerima bantuan. Hal itulah yang membuat ia dan ibunya hampir tak pernah berobat. Jika sakit, mereka hanya bisa pasrah tanpa daya, sembari berharap sakit segera lenyap.
“Ya kalau dibilang miris ya mirislah mas. Tapi mau gimana lagi? Saya berharap, pemerintah mulai dari pusat hingga ke desa tidak pilih kasih dalam mendata warga tidak mampu dan memberikan bantuan,” kata dia.
Terpisah, Ketua Perhimpunan Masyarakat Transparansi Jawa Barat (Mata Jabar), Iyep S Arrasyid mengatakan, Kementerian Sosial sudah menyiapkan Pekerja Sosial di setiap kota dan kabupaten. Supervisor ini, lanjut dia, bertugas memonitoring efektivitas program Kemensos dalam penanggulangan kemiskinan, format pemberdayaan, pendampingan kasus, sekaligus memantau efektivitas kinerja pendamping.
“Saya berharap kasus yang menimpa keluarga Enawati dapat dijadikan pelajaran bagi semua pihak. Utamanya Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang menjadi ujung tombak pendamping penyaluran bantuan sosial tersebut. Pemerintah melalui Dinas Sosial jangan segan menindak tegas bila ada pendamping pihak yang mencurangi masyarakat. Artinya, Dinas Sosial Kabupaten Garut jangan tutup mata menyikapi persoalan tersebut,” tandas Iyep. (JM)
