HARIANGARUTNEWS.COM – Mantan Sekjen Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi), Ahmad Bajuri SE MM, menyebutkan bahwa demokrasi Indonesia selamat dengan ditolaknya hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat abal-abal di Deliserdang Sumatera Utara oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemekumham) Republik Indonesia.
Menurutnya, kisruh dan polemik di tubuh Demokrat dengan ada gerakan segelintir para senior yang dengan emosional menyeret keterlibatan Kepala Staf Presiden (KSP) Jendrak Moldoko, mengadakan KLB yang inskotitusional atau dan tidak ber etika.
Padahal kata Bajuri, di tubuh Demokrat sedang dalam posisi kondusif menjalankan roda partai dan membantu kepentingan rakyat.
“Kita sebut dagelan dimasa pandemi, karena ini menjadi wahana publik yang membawa perpecahan di internal partai juga para elit di negara ini. Sementara, publik melihat mana yang rasional dan tidak rasional,” ungkap Bajuri, di kantor DPC Partai Demokrat Kabupaten Garut Rabu (31/03/2021).
Bajuri yang juga selaku ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Garut, menjelaskan, kemelut yang terjadi, hari ini Rabu (31/03/2021) telah selesai dengan diumumkannya oleh Menteri Hukum dan HAM, Yosana Laoly, yang telah on the trak berpijak pada aturan perundang-undangan.
“Semua team KLB gigit jari karena begitu optimisnya pemerintah akan ada di pihaknya dengan adanya KSP Muldoko. Angapannya sampai lupa pada etika dan aturan main KLB dan perundang-undangan. Kesana kemari sudah tidak lagi pada subtansi yang ada tentang KLB,” paparnya.
Hal ini lanjut Bajuri, tidak lebih hanya mengganggu stabilitas nasional, banyak elit tokoh yang terbawa arus perbedaan pandangan tergantung kepentingannya masing.
“Rakyat menontonnya, keyakinan team pengagas KLB dengan membawa KSP Muldoko gagal tidak membuahkan hasil. Mereka mau menyeret pemerintah ikut komplit dengan Demokrat pimpinan AHY. Mereka lupa bahwa semua kader struktur solid dukung AHY tidak tergiur tawaran manis dan jaminan akan di sahkannya hasil KLB oleh Kemenkumham dari para senior pengagas KLB,” jelasnya.
Ditambahkan Bajuri, hari ini paska di tolaknya pengesahan hasil KLB, memperlihatkan bahwa kekurang matangan dalam memahani aturan organisasi dan perundang-undangan. Sementara sang KSP telah di korbankan oleh para senior Demokrat yang menjamin kader akan ikut gagasan KLB.
“Hikmah dari GPKPD ini rakyat lebih memahami kebenaran dan rasionalisasi para senior yang mengaku pendiri partai juga solidatias di internal Demokrat makin solid serta pemerintah obyektifitas atas semua kejadian ini dan akan menjadi catatan sejarah baik di Demokrat dan demokrasi di Indonesia. Demokrat solid AHY, Demokrasi selamat,” pungkasnya. (Ndy)
