HARIANGARUTNEWS.COM – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (ABPEDSI) Kabupaten Garut menggelar kegiatan Muskerda (Musyawarah Kerja Daerah) yang dilaksanakan di Gedung Pendopo, Kecamatan Garut Kota, Sabtu (06/03/2021).
Ketua Umum DPD ABPEDSI Kabupaten Garut, Dik Dik Ganiswara menyampaikan, Muskerda dilaksanakan berkaitan dengan program yang akan dicanangkan dan diimplementasikan dalam 5 tahun ke depan.
“Muskerda itu musyawarah kerja daerah atau kerja untuk 5 tahun ke depan, program-program apa saja yang akan dicapai yang akan dicanangkan oleh pengurus ABPEDSI Kabupaten Garut,” ucap Dik Dik.
Sedangkan mengenai tugas DPD adalah berkaitan dengan pembentukan Panitia Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) yang akan segera dilaksanakan di Kabupaten Garut.
“Salah satu contoh yang menjadi merupakan tugas DPD sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor. 110 tahun 2016 pasal 32 tentang pembentukan panitia pilkades itu merupakan ranahnya BPD (Badan Permusyawaratan Desa),” ucapnya.
Maka dari itu, Dik Dik menegaskan perlu adanya penegasan tentang operasional BPD mengenai pembentukan Pilkades yang akan segera berlangsung. Maka disitu perlu adanya penegasan tentang operasional BPD.
Dalam kesempatan ini juga, Dik Dik menyampaikan perihal akan diselenggarakannya pelantikan Panitia Pilkades pada 23-25 Maret mendatang.
“Dan insya Allah pada 23 – 25 Maret sebagaimana dalam tahapan pemilihan panitia pemilihan kabupaten, itu merupakan pelantikan panitia pilkades oleh BPD. Maka disitu BPD melantik para panitia pilkades,” kata Dik Dik.
Dalam kegiatan ini turut hadir Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Garut, Aji Sukarmaji. Menurut Aji, pihaknya akan menyampaikan keinginan dari DPD yang berkaitan dengan tunjangan dan operasional kepada Bupati Garut, Rudy Gunawan.
“Ini merupakan satu pondasi dasar dalam organisasi bahwa kita harus melaksanakan program kerja dan sasaran langkah-langkah apa yang akan dicapai selama 5 tahun. Tadi telah disampaikan, insya Allah akan kami laporkan langsung ke pak bupati kaitan dengan tunjangan dan operasional,” ujar Aji.
Ia menuturkan dengan adanya muskerda ini, diharapkan bisa meningkatkan kerjasama antar kepala desa dan BPD yang akan menghasilkan sebuah keputusan desa.
“Dari hasil musyawarah kerja daerah ini, kami sangat mengharapkan terus ditingkatkan kerjasama kebersamaan dengan kepala desa dan disini bahwa pemerintahan desa sudah jelas BPD dan kepala desa dan produknya sebagaimana adalah keputusan desa,” pungkas Aji. (ADV)
