HARIANGARUTNEWS.COM – Wakil Bupati Garut dr Helmi Budiman, usai menghadiri video conference dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia, Selasa (05/01/2021) menyebutkan bahwa, untuk masalah pelaksanaan sekolah dengan tatap muka, masih memerlukan banyak pertimbangan dari berbagai sisi.
“Kami sebenarnya sudah ada beberapa pertimbangan, termasuk masukan-masukan dari MKKS, tinggal nanti melakukan rapat dengan seluruh gugus tugas. Di dinas pendidikan juga sudah melakukan konsolidasi,” ucap Helmi, di halaman Command Center Garut.
Pada dasarnya, sambung Helmi, ada beberapa pertimbangan-pertimbangan, yang pertama dilihat dulu kondisi daerahnya, kalau zona merah jelas itu tidak boleh, karena itu perintah dari menteri.
“Kalau orange, kuning dan hijau, itu boleh,” kata Helmi.
Yang keduanya, lanjut ia, dilihat dari usia siswa sekolah, faktor resikonya dimulai dari yang paling kecil. Tingkat TK, SD, SMP, SMA atau SMK. Karena yang dianggap sudah mempunyai kekebalan tentu yang lebih padu pada usia SMA atau SMK.
Kemudian, kata ia, yang ketiga dilihat dari sisi pembelajarannya, karena pembelajaran yang sulit dilakukan dengan jarak jauh adalah praktikum dan yang paling banyak melakukan ini adalah SMK. Makanya, SMK ini yang menjadi prioritas dan keempat dilihat dari sisi fasilitas.
“On the spot kita nanti ke lapangan, melihat fasilitas yang sudah dimiliki oleh sekolah. Kalau prioritas kita nanti tingkat SLTA, kita akan lihat siap tidak sekolahnya, bagaimana penggunaan masker, jaga jarak atau social distancingnya dan sarana cuci tangan termasu persediaan airnya,” tandasnya.
Yang kelima, imbuh Helmi, bagaimana kesiapan para guru, karena dibeberapa tempat ia sudah komunikasi dengan beberapa daerah dan ternyata ada daerah yang pernah membuka yang kemudian menutup lagi.
“Salah satunya karena ada penularan melalui guru, makanya harus ada kesiapan juga untuk guru diadakan pemeriksanan secara berkala,” pungkasnnya. (YB)
