oleh

Anggota Fraksi PKS DPR RI Sayangkan Digitalisasi Siaran Televisi di Indonesia Kembali Tertunda

HARIANGARUTNEWS.COM – Harapan masyarakat untuk menikmati siaran televisi digital dalam waktu dekat, kembali kandas. 14 RUU ditunda termasuk didalamnya RUU Penyiaran. Hal ini dikarenakan alasan Pandemi Covid-19 dan focus menyelesaikan Omnibus Law dalam 100 hari. Baleg DPR RI dan pemerintah RI merasa tidak mampu menyelesaikan seluruh RUU Prolegnas Prioritas 2020 yang telah dicanangkan hingga batas waktu Oktober 2020. Anggota Fraksi PKS DPR RI komisi l DPR RI, KH Toriq Hidayat Lc sangat menyayangkan digitali siaran televisi di Indonesia kembali tertunda.

“RUU Penyiaran Nomor 32 tahun 2002, tentang penyiaran yang diharapkan menjadi paying hokum untuk melaksanakan Analog Switch Off (ASO) atau merbah siaran televise dari analog ke digital, dihentikan pembahasannya,” ungkapnya. Sabtu (18/07).

Negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura sudah menyelesaikan ASO pada tahun 2019 lalu. Sekarang masyarakat disana sudah bias menikmati siaran televisi digital dengan kualitas gambar dan suara yang baik, sekaligus memiliki pilihan program tontonan yang beragam.

Menkominfo dalam konferensi pers 06/07 yang lalu telah menyampaikan percepatan digitaliasi di Indonesia harus diwujudkan.

Pihak-pihak yang tidak sejalan dengan kebijakan ini sama dengan menghambat misi pemerintah untuk percepatan transformasi digital Indonesia. Dengan demikian masyarakat Indonesia kembali dirugikan karena kualitas penayangan yang tidak sesuai dengan perangkat teknologi muktahir yang dimiliki.

Manfaat digital siaran televisi selain meningkatkan kualitas tontonan secara visual, sekaligus akan berdampak pada pendapatan ekonomi. Dengan frekwensi tidak lagi hanya dikuasi oleh televisi yang ada saat ini diharapkan akan bermunculan televisi-televisi lokal didaerah, dengan manfaat frekwensi tersebut”.

Dijelaskan KH Toriq, Dengan begitu akan membuka lapangan pekerjaan bagi lulusan penyiaran televisi, mereka bias melamar ke televise didaerahnya sesuai zona digital yang ditetapkan.

Sesungghnya upaya pemerintah melakukan proses transisi dari siaran analog k digital telah dimulai sejak akhiir 2012 dengan memulai infrasturktur TV digital. Berikutnya menetapkan ASO atau menghentikan siaran analog secara nasional pada tahun 2018 dan beralih ke siaran digital.  Namun hingga saat ini ASO di Indinesia belum terealisasi.

Sesungghnya upaya pemerintah melakukan proses transisi dari siaran analog k digital telah dimulai sejak akhiir 2012 dengan memulai infrastrktr TV digital.

“Pemerintah harus serius secepatnya merealisasikan percepatan transformasi digital ditahun ini, atau paling lambat tahun depan. Siapapun yng menghambat misi ini, pemerinth hrus tindak tegas. Jangan sampai masyarakat terus merasa menjadi pihak yang dirugikan, karena tidak mendapatkan hak-haknya mendapat siaran yang berkualitas melalui visual atau konten,” pungkasnya. (Bulan)**

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru