oleh

DPRD Jabar Minta Hapus Butir 3 Surat Pernyataan Kesanggupan Dalam Keputusan Gubenur Tentang Protokol Kesehatan di Pesantren

HARIANGARUTNEWS.COM – Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya mendesak Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, untuk menghapus Butir 3 “Surat Pernyataan Kesanggupan” yang terdapat dalam Keputusan Gubernur No. 443/Kep.231-Hukham/2020 tentang Protokol Kesehatan untuk Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di lingkungan Pondok Pesantren. Senin (15/06)

Yang menjadi alasan Abdul Hadi adalah butir 3 surat tersebut tidak memenuhi aspek hukum sekaligus hanya akan membuat resah pondok pesantren. “Dari segi hukum, jelas Butir 3 Surat Pernyataan Kesanggupan tersebut tidak bermakna apa-apa”.

Politisi PKS tersebut menjelaskan, butir 3 Surat Pernyataan Kesanggupan yang mengatakan “Bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal terbukti melanggar Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19”.

Lanjut dijelaskannya, itu sebenarnya otomatis berlaku. Artinya siapa-pun yang melanggar ketentuan larangan dalam peraturan perundang-undangan, dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan sanksi yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut. Karenanya tanpa penyebutan dalam Surat Pernyataan-pun hal tersebut sudah terjadi.

“Karenanya  butir 3 Surat Pernyataan Kesanggupan tersebut tidak ada fungsinya secara hukum. Justru menimbulkan keresahan karena mempersepsikan warga pesantren tidak taat hukum. Lagian Keputusan Gubernur tidak dapat memuat sanksi hukum, hanya pedoman semata”, tegas Abdul Hadi.

Selain itu, menurut Anggota DPRD yang yang biasa dipanggil Gus Ahad ini, mempertanyakan, apakah contoh Surat Pernyataan Kesanggupan tersebut diberlakukan untuk seluruh kegiatan atau hanya pesantren saja. Apabila, hanya pesantren saja, maka ini bentuk diskriminatif, padahal kegiatan lain seperti perkantoran, perdagangan, mall, tempat wisata, dan lain-lain juga memiliki potensi yang sama soal pelanggaran Protokol Kesehatan.

“Gubernur harus bersikap adil, tidak boleh hanya Pesantren saja yang dikenakan perintah untuk membuat Surat Pernyataan Kesanggupan, melainkan juga kegiatan-kegiatan lainnya”. Terang Gus Ahad.

Untuk itu, Gus Ahad merekomendasikan agar Gubernur Jawa Barat menghapus butir 3 Surat Pernyataan Kesanggupan mengenai kesediaan dikenakan sanksi, serta memberlakukan Surat Pernyataan Kesanggupan untuk seluruh kegiatan tanpa kecuali dalam rangka meningkatkan disiplin warga.

“Hal penting juga, Gubernur harus memantau dan mengevaluasi proses penegakan hukum maupun disiplin terhadap Protokol Kesehatan. Jangan sampai aturan dibuat, namun tidak mampu mendisiplinkan warga karena ketidaktegasan aparat pemerintah”. Pungkas Gus Ahad (Bulan)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru