HARIANGARUTNEWS.COM – Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) bagi masyarakat terdampak Covid-19 di Kecamatan Balubur Limbangan, belum sepenuhnya berjalan untuk disalurkan ke warga masyarakat terdampak. Meski sebagian besar desa telah menerima DD tahap pertama, namun cuma satu desa yang sudah membagikan Dana BLT DD ke warganya yaitu desa Pasirwaru.
Sebagian besar desa di Kecamatan Balubur Limbangan, belum menyalurkan bantuan ke tangan masyarakat, dikarenakan belum selesainya validasi data hasil verifikasi yang sesuai dengan kreteria calon penerima yang betul-betul layak, sesuai dengan aturan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), dengan 14 kreteria dan minimal 9 kreteria, dan ini menjadi kendala Pemerintah Desa (Pemdes) sehingga sampai saat ini tak kunjung menyalurkan bantuan yang besarnya 30% dari Dana Desa tersebut. Padahal desa sebelumnya telah diinstruksikan agar segera mencairkan DD tahap pertama. Pencairan tersebut untuk membiayai program padat karya tunai desa (PKTD) dalam menangani Covid-19.
Tapi tidak dengan Desa Pasirwaru, dengan turunnya Permendes PDTT PDT No 6 tahun 2020, Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020, yang dialihkan menjadi Desa Tanggap Covid-19, Padat Karya Tunai Desa (PKTD), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, maka dengan cepat dan sigap Pemdes dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Karangtaruna serta lembaga desa lainnya, segera membentuk tim Relawan Posko Satuan Tugas penangan Covid-19.
Kepala Desa Pasirwaru langsung menerbitkan Surat Keputusan (SK) tim Percepatan Penanggulangan Covid-19 yang melibatkan Perangkat Desa, BPD, RT, RW dan lembaga desa di ikut sertakan termasuk pendamping desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas serta Bidan desa dari Puskesmas.
Kepala desa Pasirwaru, Yosi Nugraha M Ag mengatakan, tim relawan Covid-19 yang di bentuknya dengan cepat terjun langsung ke lapangan mendata serta menchek lokasi warga penerima bantuan berdasarkan usulan pengurus RT dan RW setempat.
“Verifikasi data penerima yang sudah disetor ke desa, setelah melalui validasi pendataan dan penetapan musdesus di desa, ini penting untuk mengetahui daftar penerima bantuan berdasarkan pembagian sumber anggaran yang berasal dari dana desa,” kata Yosi, Sabtu (09/05).
Yosi menegaskan, berdasarkan himbauan dari pemerintah pusat, penyaluran BLT harus adil dan tidak tumpang tindih. Sehingga bantuan bisa tersalurkan merata dan bisa dinikmati semua warga miskin yang terdampak.
“Kami tidak mau ada warganya yang kelaparan karena pandemi ini, dan Sesuai regulasi, Juklak dan Juknis penyaluran BLT ini adalah Rp600 ribu per-Kepala Keluarga,” jelasnya.
Selanjutnya, sambung Yosi , bantuan ini di luar bantuan rutin seperti program keluarga harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), lalu ada juga dari APBD Kabupaten Garut yaitu dana program G
gotong royong, yang telah di ganti dengan program pembagian sembako yang telah di realisasikan kepada warga.
“Kami harus hati-hati karena penerima nggak boleh tumpang tindih apalagi terjadi data penerima yang double, kita dari tim relawan Covid -19 senantiasa mencermati data verifikasi penerima BLT yang dari pusat dan Pemda. Setelah tidak ada masalah dan data penerima valid Baru pada tanggal 5 Mei kemarin kami membagikan secara simbolis di kantor desa, BLT DD sebesar Rp600 ribu Per-KK dibagikan kepada 99 KK, Alhamdulillah kondusif tanpa masalah. Saya berharap kepada warga penerima yang di hadiri para pengurus RT dan RW masing-masing agar menjaga imun dan iman, agar kita terbebas dari pendemi ini,” pungkasnya. (Irwi)
