Momentum Hardiknas DPC PDIP Garut Dorong Pemkab, Social Safety Net Jangkau Guru Honorer dan Penjaga Sekolah

FOKUS, POLITIK1,498 views

HARIANGARUTNEWS.COM – Mengisi momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Jajaran Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) kab. Garut, temui Forum Aliansi Guru dan Karyawan (Fagar), untuk berbagi sembako dengan para pahlawan pendidikan, Minggu (03/05). Ketua DPC PDIP kab. Garut, Yudha Puja Turnawan mengatakan, kunjungannya ingin menunjukkan empati kepada profesi yang terdampak oleh Covid-19, diantaranya guru honorer dan penjaga sekolah.

“Harapan kita menunjukkan empati tali kasih “Mengkeut Kadeudeuh Matri Kaasih” kita ke profesi guru honorer tapi, target saya tetep kebijakan kab. Garut, kebijakan Pemda, kebijakan pak Bupati, dalam jaring pengaman sosial atau bahasanya sosial Safetynet jaring pengaman ini harus juga dialokasikan ke mereka ke guru honorer ini yang jumlahnya sekitar tujuh ribu orang di kabupaten Garut ini,” ujar Yudha, Senin (04/05/2020).

Dikatakan Yudha, sejumlah pegawai honorer turut terdampak dengan situasi dan kondisi sekarang ini. Saat ini, imbuhnya, honorer tengah kebingungan terutama dalam hal kesejahteraan. Berbagai kebijakan penanganan Covid-19 sangat terasa dampaknya sangat jelas, termasuk di daerah. Tidak sedikit pun kebijakan pemerintah pusat maupun daerah menyentuh honorer.

Menurutnya, sudah selayaknya para pegawai honorer yang juga mengabdikan dirinya kepada negara mendapatkan perhatian khusus, diantaranya dengan mengeluarkan kebijakan yang mengakomodir suara honorer saat ini, mengangkat honorer yang sudah dinyatakan lulus tes seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), termasuk dalam aspek kesejahteraannya.

 

Masih kata Yudha, kebijakan pemerintah terkait penanganan masalah ekonomi dampak Covid-19 belum menyentuh pegawai honorer. Harapan kami ke pemerintah terkait dengan ketidakjelasan honorer hari ini, pemerintah baiknya mengeluarkan kebijakan terutama perubahan status, mereka yang lulus PPPK baiknya segera diangkat, karena sekarang belum ada kejelasan. Di tengah wabah ini mudah mudahan para honorer dapat perubahan status.

“Saya selaku DPC PDI Perjuangan seperti kegiatan-kegiatan sebelumnya, saya ingin Pemda berkomitmen terhadap Social Safety Net (jaring pengaman sosial) kepada penjaga sekolah, guru honorer adalah salah satu yang paling terdampak adanya Covid -19,” tandasnya.

Ditambahkan Yudha, setelah rapat dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKAD) data Biaya Tak Terduga (BTT) Kabupaten Garut sudah Rp253 milliar.

“Saya menginginkan Pemkab Garut dalam hal ini pak Bupati dalam jaring pengaman sosial atau Sosial Safety Net ini juga harus menjangkau Guru Honorer yang jumlahnya 7000 orang, karena seperti kita ketahui honornya mereka itu dari APBD cuma dapat Rp200 ribu, dan dari biaya operasional sekolah (BOS) maksimal Rp300 ribu ini jauh di bawah UMR, jauh di bawah standar upah yang layak. Mereka itu garda terdepan” pungkasnya. (Bulan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *