HARIANGARUTNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Garut dituding tidak peka terhadap covid 19 yang tengah menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat. Pasalnya, meski mengeluarkan imbauan agar masyarakat mengurangi aktivitas di luar, namun Pemkab lebih memilih melantik dan mengambil sumpah puluhan pejabat eselon II dan III lingkup Pemkab Garut.
“Rotasi atau mutasi pejabat baru tidak mesti dilakukan dalam bentuk seremoni pelantikan. Dalam situasi Virus Covid-19 yang sudah mewabah, sebaiknya pelantikan tidak mesti dilakukan. Cukup dilakukan proses administratif saja. Virus Covid-19 sulit dideteksi, penyebarannya bisa saja terjadi di prosesi pelantikan massal tersebut,” ujar Aktivis Jaringan ProDemokrasi ( Prodem), Hasanuddin, Senin (13/04).
Hasan melanjutkan, pelantikan itu sifatnya deklaratif, tidak wajib dalam rotasi dan mutasi jabatan. Wajibnya administratif. Kecuali bagi pejabat publik Bupati, Kepala Desa dan lain-lain. Pemda Garut, kata Hasan, sudah menetapkan status KLB Virus Covid-19 dan menetapkan Work From Home (WFH) bagi ASN. Ironis jika dilakukan, sementara para ASN yang dilantik juga setelahnya WFH, tandasnya.
“Sebaiknya rotasi dan mutasi tanpa seremoni pelantikan. Apalagi dilakukan secara massal. Cukup yang bersangkutan diberikan SK-nya dan para pihak yang terkena rotasi diberitahukan. Atau jika bisa ditunda ya sebaiknya ditunda dulu, ini contoh buruk bagi warga yang saat ini diminta melakukan physical distancing,” terangnya.
Hasan menambahkan, selain kegiatan seperti ini ditunda dulu dan fokus penanganan virus Corona, di sisi lain, masyarakat diminta untuk menjaga kondisi tubuh dan memperbaiki imun agar tahan terhadap virus. Hasan menilai, Pemkab Garut memperlihatkan sikap yang tidak peka terhadap isu sosial masyarakat dan terkesan lebih mementingkan posisi dan jabatan, pungkasnya. (Igie)
