HARIANGARUTNEWS.COM – Kondisi jalan poros kecamatan di Desa Cikembulan Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut, yang nyambung ke Desa Cangkuang Kecamatan Leles, sudah tiga tahun rusak berat. Selama itupula tak ada upaya perbaikan berarti. Paling sebatas ditimbun batu sirtu seadanya.
Warga pun menyampaikan harapannya agar akses jalan tersebut dapat ditangani serius oleh Pemkab Garut. Itulah diantara aspirasi masyarakat yang diarahkan ke Anggota DPRD Garut Fraksi Partai Golkar, Deden Sofyan, S.HI, pada reses di Aula Desa Cikembulan, Jumat (24/1/2020) kemarin.
“Ini sangat memprihatinkan karena menuju dua kawasan wisata (Taman Satwa Cikembulan dan Situ Cangkuang) yang banyak dikunjungi wisatawan dari luar daerah. Kebijakan pemerintah tentang Dana Desa, yang menurut Kades Citeras, melarang untuk digunakan pembangunan jalan lingkungan dan rutilahu, membuat terbengkalainya penataan lingkungan penduduk (termasuk jalan poros tadi). Untuk itu, masyarakat akan mengusulkan programnya ke Pemda tentunya melalui anggota dewan,” ujar Deden.
Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Garut ini sudah melaksanakan reses di sejumlah titik beda kecamatan. Hari Senin (20/1/2020), reses di Desa Jangkurang Kec. Leles menemui kader PKK dan kelompok UMKM. Selasa (21/1/2020) di Desa Citeras Kec. Malangbong dengan para kelompok tani. Rabu (22/1/2020) di Desa Cibundar Kec. Cibatu menemui warga kelompok tani, kader PKK dan Koperasi KWT.
Adapun hari terakhir jadwal reses Senin (27/1/2020), direncanakan bertemu dengan tokoh Kadungora dan Leles untuk berdiskusi tentang industri dan tambang di Kawasan Leles agar tidak menimbulkan bencana dan kerugian masyarakat. “Kita dorong untuk bisa mensejahterakan masyarakat Leles dan tetangga terdekat yaitu Kecamatan Kadungora,” ungkap Deden.
Dari rangkaian reses yang telah dilakukan itu, berbagai aspirasi masyarakat telah diperhatikan oleh Deden Sofyan. Seperti terkait modal usaha untuk kalangan ibu-ibu di Desa Jangkurang yang sudah terampil menjahit kantong. Sedangkan Cibatu dan Citeras, ada kebutuhan akan pembangunan sumur artesis karena wilayahnya kering. Kelompok tani masih membutuhkan alsintan dan bantuan ternak untuk memanfaatkan rumput juga saluran air di pesawahan.
Keluhan masyarakat lainnya, lanjut Deden, tentang mahalnya LPG 3 kg dan buruknya penanganan rumah sakit dalam penanganan pasien BPJS. Reses saat ini sangat strategis karena akan berlanjut kepada pembahasan MUSRENBANG Kecamatan dan menjadi bahan usulan untuk pembahasan RKPD di tingkat kabupaten melalui pokok-pokok pikiran DPRD yang akan dilaksanakan awal April mendatang.
“Semoga semua unsur terkait mengerti dan memperhatikan keinginan masyarakat untuk menuju Garut sejahtera lahir dan batin,” pungkasnya. (Bulan)***
