Dadan Hidayatulloh Fraksi PKB Jabar, Reses Hadir Sebagai Bentuk Perwujudan Terhadap Masyarakat

HARIANGARUTNEWS.COM – Bertempat di Gedung Olahraga (GOR) Graha THS Putra 72, Jalan Cibuyutan, Desa Sukakarya, Kecmatan Banyuresmi, Garut Jawa Barat, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), H. Dadan Hidayatulloh, melaksanakan kembali kegiatan reses dihadapan ratusan masyarakat setempat. Kegiatan reses merupakan salahsatu kegiatan wakil rakyat dalam menampung aspirasi. Apalagi politisi PKB yang menjabat Ketua DPC Garut dan Wakil Ketua DPW PKB Jabar terpilih dari Dapil Kabupaten Garut pada Pileg 2019 lalu.

Ratusan peserta dari kalangan masyarakat yang menantikan kehadiran wakil rakyat yang duduk di DPRD Provinsi Jawa Barat sudah dinantikan. Yang mana banyak aspirasi yang ingin disampaikan pada H. Dadan Hidayatulloh. Hadir dalam kesempatan tersebut tokoh masyarakat, tokoh agama serta anggota Fraksi PKB Garut, Iden Sambas.

“Ini kegiatan reses saya selaku wakil rakyat yang mewakili Kabupaten Garut. Tentunya, sudah menjadi kewajiban dalam menampung aspirasi masyarakat Kabupaten Garut,” ujar anggota DPRD Jabar Fraksi PKB, H. Dadan Hidayatulloh, Selasa (3/12/2019) pada wartawan.

Dikatakan Dadan, pada hari pertama kegiatan reses dilakukan di Kecamatan Malangbong. Sama banyak aspirasi yang mereka amanahkan untuk diperjuangkan di parlemen.

“Fraksi PKB hadir dalam setiap kesempatan termasuk reses. Yang mana sebagai bentuk perwujudan PKB hadir ditengah masyarakat, untuk menyambut aspirasi masyarakat,” ucapnya.

Ia menambahkan, selama menjadi wakil rakyat di Provinsi Jawa Barat, Partai PKB senantiasa terus menggelorakan dan mendorong program-program untuk kemaslahatan umat. Terutama mendorong program berbasis ekonomi pondok pesantren.

Sementara anggota DPRD Garut Fraksi PKB, Iden Sambas, mengatakan, dalam kesempatan reses anggota DPRD Jawa Barat. Dirinya melaporkan dalam pembahasan APBD 2020, Fraksi PKB melakukan penolakan. Yang mana penolakan tersebut sangat beralasan, dalam APBD Garut 2020 ternyata tidak berpihak pada masyarakat. Khususnya perhatian terhadap keagamaan, pondok pesantrean, madrasah dan mesjid.

“Kita Fraksi PKB sepakat untuk melakukan penolakan terhadap penetapan APBD Garut tahun 2020,” singkatnya. (Hidayat)***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *