HARIANGARUTNEWS.COM – Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil mengeluarkan kebijakan baru terkait Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) gratis bagi jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Negeri di wilayah Provinsi Jawa Barat mulai tahun ajaran 2020/2021 mendatang. Kebijakan tersebut tak lepas dari dorongan Anggota komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB).
“SPP gratis untuk SMA dan SMK di Jabar akan diberlakukan pada tahun ajaran 2020/2021. Kita terus berjuang untuk perbaikan di dunia pendidikan di Jawa Barat,” ujar anggota Komisi V, Dadan Hidayatulloh dari Fraksi PKB, Jum’at (29/11).
Dadan menjelaskan, untuk membantu masyarakat kecil dalam hal pembiayaan pendidikan, usulan dari anggota Komisi V ini sangat direspon baik dengan keluarnya kebijakan Gubernur Jawa Barat.
“Saya sejak awal mendorong agar SPP SMK dan SMA di Jawa Barat untuk di gratiskan. Sehingga akan berdampak terhadi dunia pendidikan dan mengahsilkan kualitas siswa yang sangat baik,” ucapnya.
Komisi V DPRD Jawa Barat, kata Dadan, akan terus melakukan pengawalan secara teknis terkait kebijakan Gubernur Jawa Barat. Ada regulasi yang harus dibuat, seragam Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat bisa cepat mengimplementasikan kebijakan program sekolah SMA/SMK gratis.
“Tinggal teknis dan program itu akan cepat di implementasikan,” tutur Dadan.
Ia menambah, program program sekolah gratis itu adalah merupakan perwujudan janji politik “RINDU” semasa kompanye saat Pemilihan Gubernur (Pilgub). Serta merupakan program yang diusulkan PKB selaku partai pengusung Ridwan Kamil-Uu.
Ditambahkan Dadan, seluruh besaran anggaran telah dihitung oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, sesuai jumlah Rombongan Belajar (Rombel). Adapun besaran dana yang diberikan pemerintah kepada tiap siswa, menurut Kadisdik, berkisar Rp 150 ribu – Rp 180 ribu per bulan. Namun, ia menggarisbawahi, pembebasan biaya tersebut hanya berlaku bagi sekolah negeri.
“Kalau untuk swasta sudah ada dana Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) sehingga tidak termasuk dalam kebijakan Gubernur Jawa Barat,” beber Dadan.
Selain mendorong program sekolah gratis di Jawa Barat, imbuh Dadan, Fraksi PKB melihat banyak bangunan baik negeri maupun swasta yang kondisinya sudah mengkhawatirkan. dan ini pun akan terus didorong untuk dilakukan perbaikan.
“Perbaikan sarana pendidikan juga menjadi salah satu target kami, agar Pemrov Jabar memperhatikan,” pungkasnya. (Firman/Red)***
