HARIANGARUTNEWS.COM – Kepala Bidang (Kabid) di lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman, Ahmad Mulyana, yang dituding terlibat dalam penentuan pemenang pekerjaan yang di biayai APBD Kabupaten Garut tahun 2019, akhirnya angkat bicara. Menurutnya, tudingan itu tidak benar yang memutuskan pemenang pekerjaan adalah sistem aplikasi yang diterpakan oleh Pemkab Garut melalui LPSE.
“Bagaimana saya, bisa mengondisikan itu kan sudah ada aturannya dan ada tim verifikasi yang dilakukan oleh ULP,” ujarnya, Rabu (23/10/2019).
Dikatakan Ahmad, memang selama ini dalam pekerjaan yang di biayai APBD, pihak Dinas kerap menjadi sasaran terkait dalam penunjukan perusahaan. Padahal hal tersebut tidak benar, dinas hanya dalam teknis seperti melakukan pengawasan kegiatan. “Kami menerima laporan dari ULP kalau perusahaan yang memenuhi syarat yang mendapatkan pekerjaan,” ujarnya.
Terkait adanya pemberitaan dengan menuding adanya keterbilatan dirinya, Ahmad memang kerap banyak yang mendatangi untuk melakukan konfirmasi. Padahal hal tersebut bukan ranahnya. “Ya, namanya juga pegawai pasti ada yang menganggap kita ikut memainkan sejumlah kegiatan. Padahal, sebelumnya juga ada yang berani memalsukan dokumen itu tidak pernah terungkap,” cetusnya.
Ia mengaku, guna memperbaiki kinerja di Bidangnya, akan terus melakukan pembenahan khususnya dalam kegiatan pembangunan baik yang di biayai APBD atau APBD Provinsi. “Kami akan bekerja sesuai dengan aturan dan mendukung langkah Bupati Garut dalam menciptakan Garut yang sejahtera,” katanya.
Ia menjelaskan, dengan adanya tudingan tersebut justru sangat terpojokan. Soalnya, hampir setiap hari banyak yang melakukan klarifikasi baik melalui saluran ponsel atau yang datang ke kantor. Namun kendati demikian dirinya tetap bertugas dengan baik tanpa ada beban. Pungkasnya. (Firman)***
