HARIANGARUTNEWS.COM – Permasalahan yang terjadi di pasal Limbangan yang sudah terjadi sejak enam tahun yang lalu, belum menemui titik terang. Hari ini, Senin (21/10), ratusan para peedagang Pasar Modern (Pasmo) Limbangan lakukan unjukrasa ke kantor DPRD Kabupaten Garut.
Salah satu pedagang H Iyan, mengatakan, aksi unjukrasa dilakukan adalah akumulasai dari bentuk kekecewaan para pedagang, yang mana ketidaktegasan Pemkab Garut kepada PT Elva Primandiri.
“Kami meminta Bupati Garut, untuk segera mencabut BOT atau kerjasama dengan PT. Elva Primandiri,” tegas Iyan.
Aksi unjuk rasa dilakukan kata Iyan, karena para pedagang ingin menuntut keadilan yang mana selama enam tahun tidak dirasakan dan tak adanya perhatian dari Pemkab Garut.
“Kami ingin ada keadilan dari pihak Pemerintah Kabupaten Garut, termasuk memberikan jaminan dalam kenyamanan dalam berjualan, karena dengan menerjunkan preman bayaran untuk menakut-nakuti para pedagang ini membuat resah semuanya, dan selama ini banyak intimidasi yang dilakukan oleh PT. Elva Primandiri sebagai pengembang,” Ungkap Iyan
Sementara Tokoh Pasar Limbangan yang menjadi, H Holil Aksan Umarzen, menjadi motor penggerak aksi unjuk rasa, yang juga Ketua Komite Penyelamat (Komat). Hal ini dipicu oleh gagalnya PT. Elva Primandiri sebagai pengembang yang sudah bekerjasama dengan Pemkab Garut.
“Sudah enam tahun masyarakat Limbangan di biarkan oleh Pemkab Garut, sekarang kami mendesak Pemkab Garut, untuk mencabut BOT dengan PT. Elva Primandiri. Yang mana akibatnya sangat merugikan dan memberatkan para pedagang,” ujar Holil Aksan Umarzen, Senin (21/10) saat ditemui di Gedung DPRD Garut.
Dikatakan Holil, berdasarkan hasil temuan dan keluhan para pedagang pihak PT. Elva Primandiri sudah merugikan dan tidak memperhatikan aspek lainnya Ia juga nendesak agar DPRD Garut untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pasar Modern Limbangan.
“Banyak intimidasi dan penekanan terhadap para pedagang, sehingga tidak nyaman dalam berjualan,” ucapnya. (Firman)***
