Apel Pagi Di Kersamanah, Helmi Budiman Serahkan 2.252 Kartu BPJS

FOKUS, SEPUTAR GARUT1,724 views

HARIANGARUTNEWS.COM – Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman, menyerahkan sebanyak 2.252 Kartu BPJS bagi masyarakat Kecamatan Kersamanah. Penyerahan dilakukan di halaman kantor Kecamatan Kersamanah, Garut Jawa Barat, Senin (7/10/2019) disaksikan oleh Forkopimcam, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan perwakilan BPJS serta seluruh Kepala Desa.

“Pembagian KIS ini merupakan program penambahan masyarakat yang sudah memiliki BPJS. Yang mana nantinya masyarakat yan tidak mampu atau miskin sudah tidak lagi dikenakan biaya dalam melakukan pengobatan,” ucapnya.

Helmi juga menuturkan, angka kemiskinan yang di keluarkan oleh BPS 9,27 persen artinya hanya 250 ribu dari total jumlah penduduk 2.585 Juta kalau dibandingkan dengan yang mendapatkan kartu BPJS yang PBI itu sangat sedikit. “Seharusnya jika di bandingkan dengan masyarakat yang telah menerima BPJS 1,3 juta, seharusnya itu sudah bisa mencover masyarakat miskin,” katanya.

Kemudian kalau di bandingkan dengan BDT, kata Ia, penerima BPJS sebanyak 1.048000. Jika dilihat dari data itu sudah mencover masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Garut. Tetapi dilapangan, terus melakukan perbaikan-perbaikan karena ada masyarakat miskin yang belum tercover atau bisa jadi perubahan masyarakat dari miskin menjadi tidak miskin sangat cepat.

“Kita juga kerap menerima keluhan adanya double data penerima kartu BPJS dan KIS. Tentunya, hal tersebut sedang dilakukan perbaikan. Yang mana dirinya terus menghimbau kepada seluruh Kepala Desa untuk melakukan pengajuan berdasarkan hasil verifikasi yang up to date,” cetusnya.

Helmi mengaku, dengan adanya program pemerintah pusat yang disinergikan dengan program Pemkab Garut, justru akan membantu masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Yang mereka sudah tidak usah lagi membayar karena sudah menerima bantuan program BPJS dan KIS.

“Ya, memang kita kerap menerima keluhan banyaknya pasien yang menggunakan BPJS dan KIS selalu membeli obat di luar dengan alasan di Puskesmas atau RS kerap terjadi kekosongan. Seharusnya, tidak demikian apalagi sekarang Puskesmas dan RS sudah statusnya BLUD,” (Firman)***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *